KNPI Soroti Pernyataan Ubedillah Badrun, Dinilai Tak Berbasis Data
- Dok. Istimewa
VIVA Jakarta – Pernyataan akademisi Ubedillah Badrun yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai “beban bangsa” menuai respons dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menilai pernyataan tersebut sarat muatan opini politis yang dikemas seolah-olah sebagai pandangan akademik.
“Jangan bungkus opini politis dengan jubah akademisi. Publik bisa membedakan mana kritik berbasis kajian, mana yang sekadar retorika,” ujar Haris dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan Ubedillah merupakan bentuk generalisasi yang berlebihan dan tidak mencerminkan kedalaman analisis ilmiah.
“Kritik sah saja, tapi substansi kritik Ubed ini justru berpotensi menyesatkan opini publik karena tidak disertai data dan kerangka analisis yang utuh”, jelasnya.
Haris juga menyoroti narasi ajakan pemakzulan yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa wacana tersebut tidak bisa disederhanakan menjadi konsumsi publik tanpa dasar konstitusional yang kuat.
“Pemakzulan itu mekanisme serius dalam sistem ketatanegaraan. Tidak bisa didorong oleh opini sepihak atau framing yang emosional saja. Harus ada landasan hukum dan bukti yang jelas, konsekuensi pernyataan ini sangat serius karena Ubed sebagai akademisi seakan-akan berbasis kajian akademis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Haris mengingatkan agar kritik tidak berkembang menjadi provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Terlebih, dengan mengaitkan potensi gerakan sosial secara berlebihan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, dan tentunya juga hal itu dinilai berisiko memicu kegaduhan di tengah masyarakat”, ujarnya.
Ia menekankan, peran akademisi seharusnya menjadi penjernih di tengah dinamika politik, bukan justru memperkeruh dengan narasi yang tidak konstruktif.
“Akademisi itu rujukan moral dan intelektual publik. Kalau yang disampaikan lebih banyak opini politis daripada analisis ilmiah, maka yang terjadi adalah bias, bukan pencerahan,” ujarnya.
Di sisi lain, Haris menilai pemerintah saat ini tengah fokus menjalankan agenda pembangunan serta menjaga stabilitas di tengah tantangan global.
“Oleh karena itu, kritik yang disampaikan diharapkan bersifat solutif dan memperkuat, bukan sekadar menjatuhkan. Mari kita bersatu padu bangun negeri ini, mungkin para pendiri bangsa menangis jika mereka melihat kondisi para akademisinya jika pada seperti Ubed”, tegasnya.
