Gubernur Papua Tengah: Pelaksanaan MBG Memberikan Dampak Multi Efek kepada Semua Elemen
- Istimewa
Nabire, VIVA — Komitmen membangun Papua disampaikan Pemerintah pusat saat bertemu langsung dengan kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan organisasi masyarakat di Nabire, Papua Tengah. Salah satu yang dibahas terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tanah Papua.
Dalam pertemuan yang mengusung tema 'Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu' diharapkan jadi momentum konsolidasi untuk perkuat sinergi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua.
Hadir dalam forum itu antara lain Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menjelaskan percepatan program MBG mulai pembentukan kelompok kerja yang diketuai Wakil Gubernur, penambahan titik dapur sehat di delapan kabupaten. Lalu, penyediaan anggaran daerah, hingga pemetaan sekolah sebagai lokasi pelaksanaan.
“Kita ketahui pelaksanaan MBG memberikan dampak multi efek kepada semua elemen. Mulai dari penyediaan bahan makanan yang memberi dampak ekonomi bagi petani dan peternak, hingga peningkatan gizi anak, ibu menyusui, ibu hamil, dan anak stunting,” kata Meki Fritz di Nabire, Selasa, 12 Agustus 2025.
Menurut dia, selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian makanan tambahan dan BLT untuk balita. Lalu, cek kesehatan gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa, serta pengembangan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Nabire dan Dogiyai sejak 2023.
program MBG di Papua.
- Istimewa
Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan Papua termasuk wilayah tercepat dalam realisasi MBG yang telah mencapai 25 % dari target.
Dia menuturkan secara keseluruhan, di Papua sudah ada 101 dari 414 yang berbasis hitungan populasi.
"Di Provinsi Papua ada 38 SPPG. Di Papua Barat sudah ada 27, kemudian di Papua Selatan ada 3, di Papua Tengah ada 14, kemudian Papua Pegunungan ada 4, dan Papua Barat Daya ada 15,” jelasnya.
Pun, ia menyampaikan penggunaan bahan baku lokal terus diperkuat sebagai strategi mendorong ekonomi masyarakat.
”Jadi kami berharap bahwa nanti banyak dana yang dialirkan oleh Badan Gizi ke wilayah Papua itu dibelanjakan untuk bahan baku yang berasal dari lokal," tuturnya.
Untuk sektor ekonomi desa, Papua Tengah mencatat pencapaian sebagai provinsi pertama di wilayah Papua yang membentuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa/kelurahan.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengapresiasi Pemprov Papua Tengah karena pencapaian sebagai provinsi pertama di wilayah Papua yang membentuk 100 persen Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Saya mengapresiasi Papua Tengah menjadi provinsi pertama di wilayah Papua yang berhasil membentuk Kopdes Merah Putih di seluruh desa/kelurahan 100 persen,” ujar Budi.
Dia juga menyampaikan, kehadiran KDMP bukan hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tapi juga pilar kemandirian desa. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, diharapkan koperasi bisa mampu mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa.
“Saya berharap koperasi di Papua ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain, bahwa kemandirian ekonomi dapat dibangun dari desa, dari masyarakat, dengan semangat persatuan dan kebersamaan,” tutur Budi Arie.
Adapun Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menyampaikan pentingnya membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.
Yandri bilang dana desa di Papua mencapai hampir Rp6,5 triliun setiap tahun. Dengan Papua Tengah menerima Rp1,089 triliun pada tahun ini. Angka itu meningkat Rp50 miliar dari tahun sebelumnya.
Selain itu, Kementerian Desa juga melaksanakan program (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kemudian, Kepala Suku Nabire, Papua Tengah, Melkisedek Rumawi menuturkan dukungannya terhadap program MBG. Dia menilai kehadiran Badan Gizi Nasional membawa manfaat besar bagi masyarakat adat.
Bagi dia, penting pemenuhan gizi bagi anak-anak adat agar tumbuh sehat, berpendidikan, dan kelak mampu memimpin Indonesia.
Dia menekankan kehadiran BGN sangat baik khususnya bagi masyarakat adat, anak-anak adat yang dipersiapkan sebagai generasi muda untuk Indonesia.
"Dari segi gizi agar mereka bisa lebih sehat dan menikmati pendidikan agar bisa memimpin di negara kita ini, Indonesia yang kita cintai bersama,” ujar Melkisedek Rumawi.
