Cakupan Imunisasi Turun, DPR Ingatkan Risiko Wabah Penyakit Menular
- Dok. Ist
VIVA Jakarta – Penurunan cakupan imunisasi di Indonesia dinilai menjadi sinyal serius bagi kesehatan anak. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Vita Ervina, mengingatkan bahwa melemahnya kepercayaan publik terhadap vaksin berpotensi memicu kembali munculnya penyakit menular.
Pernyataan tersebut sejalan dengan peringatan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menyoroti meningkatnya kembali kasus campak serta potensi ancaman polio. Fenomena ini disebut sebagai re-emerging disease, yakni penyakit yang sebelumnya telah berhasil dikendalikan namun kembali muncul akibat menurunnya cakupan imunisasi.
Data menunjukkan, cakupan imunisasi dasar lengkap yang sempat melampaui 94 persen pada 2022 kini mengalami penurunan. Pada 2024, angkanya berada di kisaran 87 persen, sementara pada 2025 belum mencapai target nasional. Cakupan imunisasi bayi lengkap tercatat masih sekitar 68 persen, sedangkan imunisasi lengkap 14 antigen masih jauh dari ambang aman herd immunity sebesar 95 persen.
Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi hampir satu juta anak yang belum pernah menerima imunisasi sama sekali atau zero dose, yang menjadi kelompok paling rentan terhadap penularan penyakit.
“Kita sedang dihadapkan bukan hanya pada persoalan teknis, tetapi krisis kepercayaan publik yang nyata,” kata Evita, dikutip Jumat (17/4)
Mengutip pandangan IDAI, penyakit seperti campak memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi dengan angka reproduksi dasar (R0) mencapai 12 hingga 18. Artinya, cakupan imunisasi harus berada di atas 95 persen untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity).
Vita menilai munculnya kejadian luar biasa (KLB) campak di berbagai daerah pada awal 2026—yang tersebar di puluhan kabupaten/kota lintas provinsi—menjadi indikator bahwa sistem imunisasi nasional sedang tidak dalam kondisi optimal.
“Vaksinasi adalah faktor kunci yang selama ini terbukti mampu menekan penyakit menular. Ketika cakupannya menurun, maka risiko wabah pasti meningkat,” ujarnya
Dalam situasi tersebut, ia menekankan perlunya langkah luar biasa dari pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh.
Sejalan dengan rekomendasi IDAI, penguatan layanan kesehatan primer dinilai menjadi kunci, termasuk optimalisasi peran puskesmas dan posyandu dalam upaya promotif dan preventif.
