DPR Soroti Birokrasi dan Harga Energi yang Tekan Daya Saing Industri Tekstil
- VIVA.co.id
VIVA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih membebani industri tekstil nasional. Selain keterbatasan tenaga kerja terampil, sektor tersebut dinilai menghadapi berbagai hambatan struktural, mulai dari birokrasi perizinan yang berbelit hingga tingginya biaya energi.
Menurut Evita, berbagai keluhan yang disampaikan pelaku industri tekstil di berbagai daerah masih berkutat pada persoalan yang sama dan belum kunjung terselesaikan.
“Dari industri sendiri kita mendengar banyak harapan, tetapi tantangannya masih sama. Ke mana pun kami pergi, kalau berkaitan dengan industri, keluhannya itu-itu saja, perizinan kita ruwet,” kata Evita dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).
Ia menilai proses perizinan yang panjang dan tidak efisien menjadi salah satu faktor yang menghambat masuknya investasi ke sektor industri. Meski pemerintah telah menghadirkan sistem perizinan terintegrasi secara daring, pelaku usaha disebut masih harus berhadapan dengan berbagai tahapan birokrasi yang kompleks.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi industri.
“Kalau prosesnya rumit dan memakan waktu panjang, investor kita akan lari. Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua untuk segera membenahinya,” ungkapnya.
Selain persoalan perizinan, Evita juga menyoroti tingginya biaya energi yang dinilai semakin menekan daya saing industri tekstil nasional. Beban tersebut mencakup tarif listrik yang tinggi, harga gas yang mahal, hingga persoalan distribusi pasokan energi yang belum merata.
Ia mengungkapkan adanya laporan dari pelaku usaha mengenai perbedaan harga gas yang cukup signifikan antara perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan industri dan perusahaan yang berada di luar kawasan industri.
“Masalahnya berputar di situ saja: listrik mahal, harga gas tinggi, dan suplai belum merata. Anehnya, perusahaan yang berada di dalam kawasan industri justru harus membayar gas lebih mahal daripada yang di luar kawasan,” ungkapnya lagi.
Lebih lanjut, Evita menilai persoalan yang dihadapi industri tekstil tidak hanya berkaitan dengan biaya produksi dan investasi, tetapi juga dipengaruhi oleh belum sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.