Charles Honoris Usulkan Transformasi Program MBG Lewat Dapur Sekolah
- EMedia DPR RI
VIVA Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan pengembangan model school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi pelaksanaan program di lapangan.
Usulan itu disampaikan di tengah langkah pembenahan yang tengah dilakukan pimpinan baru BGN, termasuk penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
“Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah,” kata Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Menurut Charles, konsep dapur berbasis sekolah memungkinkan pelaksanaan program lebih dekat dengan peserta didik sebagai penerima manfaat. Selain itu, sekolah dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia untuk mendukung proses pengolahan dan penyediaan makanan.
Ia menilai pendekatan tersebut berpotensi mengurangi biaya distribusi dan logistik, sekaligus mempermudah pengawasan terhadap mutu serta keamanan pangan yang disajikan kepada siswa.
“Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, keterlibatan langsung pihak sekolah juga dapat memperkuat fungsi MBG sebagai program intervensi gizi bagi peserta didik. Melalui model tersebut, sekolah dinilai dapat berperan lebih aktif dalam menjaga kualitas makanan, memberikan edukasi gizi, hingga memantau kondisi kesehatan siswa.
Selain meningkatkan efektivitas program, pemanfaatan fasilitas sekolah yang sudah tersedia juga diyakini dapat mengurangi kebutuhan pembangunan infrastruktur baru.
“Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program,” katanya.
Charles juga mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang mulai diterapkan BGN, seperti moratorium pembangunan dapur baru, penajaman kembali kelompok penerima manfaat, serta perubahan orientasi program dari mengejar kuantitas layanan menuju peningkatan kualitas pelaksanaan.
