Implementasi MBG di Daerah Tertinggal Siap Dipercepat Sesuai Instruksi Prabowo
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato sidang tahunan MPR menginstruksikan agar implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T dipercepat. Implementasi itu mesti dilakukan dengan pendekatan yang tepat sasaran.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan selain tepat sasaran, pihaknya akan menjalankan instruksi Prabowo dalam implementasi MBG di daerat 3T dengan berbasis data komprehensif.
"Pasca arahan Bapak Presiden, BP Taskin siap mempercepat pelaksanaan program strategis ini dengan metodologi yang telah kami kembangkan secara cermat," kata Budiman, dalam keterangannya dikutip pada Sabtu, 16 Agustus 2025.
Dia bilang PB Taskin akan memfokuskan 1.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah kantong kemiskinan. "Pada kantong-kantong kemiskinan dan daerah 3T untuk memastikan dampak optimal bagi anak-anak yang paling membutuhkan," jelas Budiman.
Dijelaskan Budiman, pihaknya akan menggunakan metodologi berbasis data untuk targeting efektif. Kata dia, BP Taskin sudah mengembangkan metodologi penentuan lokasi SPPG yang menggabungkan tiga indikator Utama.
Menurutnya, tiga indikator itu adalah tingkat kemiskinan kabupaten/kota berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, identifikasi daerah 3T sesuai Perpres 63/2020. Lalu, yang ketiga dengan estimasi populasi siswa SD-SMA dari data Susenas 2024.
"Metodologi kami menggunakan pendekatan berbasis permintaan (demand-based) dengan menghitung proporsi siswa di setiap wilayah terhadap total nasional. Kami telah mengidentifikasi 264 kabupaten/kota sebagai kantong kemiskinan, dengan 115 di antaranya memenuhi seluruh kriteria prioritas," ujar Budiman.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Antara FOTO
Lebih lanjut, dia menuturkan untuk daerah 3T, BP Taskin sudah memetakan 62 kabupaten/kota daerah tertinggal dan 11 kabupaten/kota yang memenuhi seluruh kriteria wilayah 3T. Total estimasi yakni 392.000 siswa yang akan dilayani melalui 41 unit SPPG di 5 provinsi Indonesia bagian timur.
Pun, sistem alokasi BP Taskin juga menerapkan prinsip minimal 1 titik SPPG per kabupaten/kota yang memenuhi kriteria. Kata Budiman, dengan distribusi tambahan berdasarkan proporsi jumlah siswa. Ia menuturkan formula itu mencakup buffer cadangan 20% untuk mengantisipasi kebutuhan lapangan yang dinamis.
"Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas tertinggi dengan 4 kabupaten target melayani 241.263 siswa, diikuti Maluku dengan 3 kabupaten untuk 63.988 siswa, serta Papua dan sekitarnya dengan 4 kabupaten melayani 50.050 siswa," tutur Budiman.
