Fahri Hamzah Jelaskan Komitmen Prabowo Tuntaskan Kemiskinan lewat Data Tunggal

"Bahkan ada 41.000 rekening pegawai BUMN, dokter, hingga bos perusahaan yang menikmati subsidi. Hal ini seharusnya bisa dicegah jika kita punya sistem digitalisasi data tunggal," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Fahri, sistem berbasis digital akan meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan penerima manfaat. Maka distribusi bansos serta subsidi bisa lebih objektif. Sebab akan sesuai dengan data dan prioritas kebijakan. Tidak karena kepentingan orang per orang.

Contoh yang diangkat Fahri seperti backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih sekitar 10 juta keluarga, rumah tidak layak huni mencapai 20 juta keluarga, serta 6 juta keluarga miskin ekstrem yang bahkan tidak memiliki hunian.

"Program pembangunan 3 juta rumah per tahun jelas belum cukup. Karena itu, sesuai arahan Presiden, kita harus merancang kebijakan yang efisien dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas," tutup Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu.