Anggaran Pendidikan Rp 223 Triliun Dialihkan untuk Program MBG 2026, Kata Sri Mulyani
- Antara
VIVA Jakarta – Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengambil Rp 223,6 triliun dari alokasi pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta.
“MBG yang masuk dalam anggaran pendidikan adalah Rp223,6 triliun,” kata Sri Mulyani dikutip Jumat, 22 Agustus 2025.
Menurutnya, anggaran itu dialokasikan dengan mempertimbangkan target jumlah siswa dan santri yang akan menerima manfaat program ini pada tahun depan mencapai 71,9 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Antara FOTO
Secara total, anggaran MBG dialokasikan sebesar Rp 335 triliun dengan total penerima mencapai 82,9 juta orang yang mencakup siswa, ibu hamil dan menyusui, hingga balita.
Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L), tepatnya Badan Gizi Nasional (BGN), hanya sebesar Rp 268 triliun. Sementara Rp67 triliun sisanya dicadangkan, setara dengan 20 persen dari total anggaran.
Untuk penyaluran melalui belanja BGN, rinciannya adalah menggunakan anggaran pendidikan Rp 223,6 triliun (67 persen), anggaran kesehatan Rp 24,7 triliun (7 persen), dan fungsi ekonomi Rp 19,7 triliun (6 persen).
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan kenaikan anggaran pendidikan melalui belanja K/L tidak hanya terjadi pada Badan Gizi Nasional (BGN).
Anggaran BGN untuk tahun ini diproyeksikan mencapai Rp116,65 triliun, sebagaimana dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026. Artinya, terjadi kenaikan sebesar Rp151,35 triliun bila dibandingkan dengan anggaran tahun depan.
Adapun anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) naik Rp21,5 triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) naik Rp3,3 triliun, Kementerian Agama (Kemenag) naik Rp10,5 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) naik Rp1,7 triliun, dan Kementerian Sosial (Kemensos) Rp4 triliun.
Belanja pendidikan itu disalurkan untuk berbagai kegiatan, seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. (Ant)
