Soroti Demo Ricuh, Heikal Nilai Rakyat Kecewa dengan Kinerja Pemerintah dan DPR yang Terlalu Arogan
- ANTARA/Mario Sofia Nasution
VIVA Jakarta - Insiden demo besar-besaran yang berujung ricuh di sejumlah daerah dinilai sebagai bentuk kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah dan DPR. Sikap dan pernyataam sejumlah anggota DPR dinilai malah menyakiti hati rakyat.
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (Propindo) Heikal Safar menilai kondisi saat ini karena ketidakpuasan publik yang meluas terhadap kinerja lembaga eksekutif khususnya menteri di Kabinet Merah Putih. Hal itu ditambah dengan para anggota dewan yang dinilai terlalu arogan di tengah ekonomi rakyat tengah kesulitan.
Menurut Heikal, kondisi itu memicu rakyat murka yang diawali dengan kekecewaan terhadap kinerja kabinet merah putih dan kinerja anggota DPR. Kinerja Menteri di kabinet dan anggota DPR dinilai tak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Bagi dia, kondisi itu memicu terjadinya aksi demo yang meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Pun, ia mendukung jika Prabowo mengevaluasi total jajaran Menteri di kabinetnya.
"Saya mendukung Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi total kinerja kabinetnya," kata Heikal di Jakarta, dikutip pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Sekjen Propindo Heikal Safar (kanan) bersama Prabowo Subianto.
- Istimewa
Heikal juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto harus tegas kepada sejumlah pejabat negara. Begitu juga dengan pimpinan dari aparat penegak hukum yang arogan dan feodal segera diganti.
"Semoga kinerja Presiden Prabowo ke depan dapat terselamatkan dari gangguan tangan-tangan jahil yang berada ditangah kekuasaan saat ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Heikal menyoroti dalam aksi demo sepertinya juga diikuti banyak elemen masyarakat lain. Ia pun menyampaikan duka atas meninggal dunia seorang driver ojek online atau ojol bernama Affan Kurniawan.
"Kamis, 28 Agustus 2025, menjadi catatan kelam. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob. Tragedi ini mengguncang nurani publik dan menimbulkan luka mendalam bagi rasa keadilan masyarakat," jelas Heikal.
Dia menekankan dari insiden tewasnya driver ojol itu memicu kemarahan publik di sejumlah daerah dengan menggelar aksi. Tak hanya kepada aparat penegak hukum, tetapi massa juga menuntut DPR yang dinilai gagal menunjukkan empati.
Heikal menilai kekecewaan semakin relevan karena dikaitkan dengan perilaku Menteri Kabinet Merah Putih dengan salah seorang di antaranya terlibat korupsi. Ia menyebut sejumlah anggota DPR-RI yang tidak punya rasa empati kepada rakyat yang sedang kesulitan ekonomi.
"Saya menyarankan kepada Menteri Pembantu Presiden Prabowo Kabinet Merah Putih seharusnya menjaga nama baik marwah Presidennya dimata publik," lanjut Heikal.
"Begitu pula dengan wakil rakyat, anggota DPR memiliki kewajiban moral dan etika untuk menjaga martabat lembaga sekaligus menghormati rakyat," tutur Heikal.
Menurut dia, tindakan apapun yang dapat dianggap merendahkan masyarakat jelas bertentangan dengan prinsip representasi. Kata dia, dalam situasi krisis, yang dibutuhkan adalah empati dan kebijaksanaan. Bukan malah memperlihatkan arogansi atau apapun yang dapat dinilai negatif dan bisa memperburuk luka sosial.
Heikal menyinggung muncul isu yang ramai dibahas seperti kemunculan pameo 'Rakyat bayar Pajak Naik Sedangkan DPR RI Gaji yang Naik'.
Pun, ia menyoroti kedudukan anggota DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam Undang-undang itu menegaskan bahwa anggota DPR wajib menjaga kehormatan lembaga dan dapat diberhentikan antarwaktu atau PAW apabila melanggar sumpah jabatan, melakukan tindakan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.
"Dalam konteks pergantian anggota DPR, terdapat mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW). Mekanisme ini merupakan jalur konstitusional bagi partai politik untuk menarik kembali kadernya di DPR RI yang bermasalah dari lembaga legislatif yang terhormat tersebut," kata Heikal.
