DKI Jakarta Percepat Digitalisasi Layanan Publik, Dari QRIS di Pasar hingga Penjaminan UMKM

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Sumber :
  • Antara FOTO

 

Seleksi Damkar DKI 2025, Hanya 17 Persen Lolos! Tinggi Badan Minimal 165 cm Jadi Faktor Penentu

VIVA Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan Portal e-Guarantee dan Sistem Penjamin Digital. Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu untuk menghadirkan layanan penjaminan yang modern, transparan, dan akuntabel

 

Dari Lokal ke Global, UMKM Cokelatin dan Sipetek Crispy Harumkan Indonesia

Inovasi yang diinisiasi Pemprov DKI itu merupakan hasil kolaborasi antara PT Jamkrida Jakarta dan PT Solusi Penjaminan Aman.

 

DPRD Tanggapi Positif Gagasan Wagub Rano Bangun Jembatan Buka Tutup di Jakarta

“Saya menyambut baik sinergi ini sebagai upaya mewujudkan transformasi digital di bidang penjaminan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

 

Dijelaskan Pramono, dengan digitalisasi penjaminan bisa mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih sehat, luas. Selain itu, mempermudah akses pembiayaan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang layak secara usaha. Tapi, belum bisa memenuhi persyaratan kredit atau pembiayaan, seperti agunan.

 

Pramono meyakini platform ini bukan hanya menjadi tonggak baru dalam transformasi layanan penjaminan.

 

"Tetapi juga wujud nyata komitmen PT Jamkrida Jakarta sebagai mitra strategis Pemprov DKI dalam mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur politikus PDIP itu.

 

Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Photo :
  • Antara FOTO

 

 

Lebih lanjut, dia berharap inovasi itu bisa memastikan seluruh proses penjaminan tercatat secara rapi, teraudit, efisien, transparan. Selain itu, bisa memperkuat kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap layanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta.

 

Kemudian, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD agar lebih proaktif dalam memperkuat tata Kelola. Lalu, bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.

 

Mudah-mudahan kerja sama ini menjadi awal baru bagi kita semua untuk berbenah, baik di BUMD, UMKM, maupun pemerintah Jakarta,” jelas Pramono.

 

Pun, ia menuturkan Pemerintah Provinsi DKI juga berkomitmen percepat digitalisasi layanan publik. Salah satu yang tengah berjalan, yakni penerapan pembayaran digital QRIS di pasar tradisional hingga sektor UMKM.

 

“Kita sudah memulai digitalisasi di pasar-pasar tradisional dengan menerapkan pembayaran melalui QRIS," lanjut Pramono.

 

"Laporannya sangat baik. Saya yakin jika digitalisasi di masyarakat, pasar, maupun UMKM semakin kuat, maka sistem penjaminan digital juga akan semakin efektif,” ujar Pramono.

 

Adapun hingga per Juli 2025, Digital Guarantee Platform atau e-Guarantee sudah mencatat penjaminan dengan plafon senilai total Rp20,3 triliun.

 

 

Dengan pencapaian itu, menunjukkan Jamkrida Jakarta tidak hanya sekadar penyedia layanan penjaminan. Tapi, juga sebagai motor penggerak ekonomi, pencipta lapangan kerja, sekaligus pendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. (Ant)