Ekonom: Secara Makro, Kebijakan Rp200 T Berpotensi Menjadi Katalis Pertumbuhan Ekonomi Baru

Ilustrasi Ekonomi Jakarta
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

VIVA Jakarta Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengguyur Rp200 triliun ke lima bank mitra dinilai positif. Langkah Menkeu Purbaya bisa membuka jalan untuk kebaikan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penculikan MIP Kepala Kantor Cabang Bank, Dua Oknum TNI Dijanjikan Rp 100 Juta

Demikian analisa itu disampaikan Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Anton Hendranata. Menurut Anton, kebijakan itu juga bagus untuk penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sector UMKM.

Menurut Anton, kebijakan itu seperti ibarat membuka tabungan besar yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia. Strategi itu untuk dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif.

Ekonom: Penempatan Dana Pemerintah Rp200 Triliun Tak Langgar Konstitusi, Sudah Penuhi Syarat

Ia bilang dana itu diharapkan mampu menggerakkan sektor riil serta mempercepat pembangunan. Selain itu, bisa menghidupkan kembali aktivitas UMKM dan infrastruktur yang selama ini jadi motor penggerak ekonomi rakyat.

"Secara makro, kebijakan ini berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru. Kredit produktif dapat membantu mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat," kata Anton dalam tulisannya dikutip pada Selasa, 16 September 2025.

Ada Diskon Iuran BPJS hingga Bantuan Pangan, Inilah Isi Lengkap Paket Ekonomi 8+4+5

{{ photo_id=1215 }}

Anton menuturkan kebijakan Menkeu Purbaya itu juga selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah itu dinilai bisa berdampak langsung hingga ke lapisan masyarakat terbawah.

Namun, ia mengingatkan kebijakan ini bisa berhasil dengan didukung sinergi antara Kementerian Keuangan, BI, dan bank umum.

"Kebijakan Rp200 triliun ini berpotensi besar menjadi momentum baru bagi perekonomian, terutama dalam mendukung UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif," tuturnya.

"Keberhasilan bergantung pada tiga pilar: penyaluran dana ke sektor produktif yang tepat sasaran, koordinasi transparan antara Kementerian Keuangan dan BI, dan evaluasi rutin untuk menjaga stabilitas ekonomi," lanjutnya.

Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari pengalaman internasional seperti The targeted longer-term refinancing operations (TLTRO) di Uni Eropa atau Pledged Supplementary Lending (PSL) di China. Anton bilang dengan kebijakan itu, Indonesia punya peluang untuk menjadikan kebijakan Rp200 triliun ini sebagai momentum baru.

Pun, Anton menyampaikan dengan semangat kolaborasi dan kewaspadaan, kebijakan itu dinilainya bisa jadi langkah berani yang membawa hasil nyata bagi bangsa.

"Mari dukung dengan optimisme, tetapi tetap menjaga mata terbuka untuk memastikan setiap langkah diambil dengan bijak," sebutnya.