Tragedi MBG: Dari Palembang hingga Sumbawa, Ribuan Anak Jadi Korban Keracunan Massal
- ANTARA/Dokumentasi Pribadi
VIVA Jakarta — Insiden keracunan massal imbas menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus jadi sorotan publik. Ribuan anak jadi korban keracunan massal sehingga program MBG mesti dievaluasi.
Demikian disampaikan Anggota DPR Komisi VIII Hidayat Nur Wahid alias HNW. Dia mengapresiasi pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang minta maaf karena terus terjadinya keracunan pada para siswa penerima program MBG.
Langkah BGN dengan bertanggung jawab untuk para korban, dan menutup puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengakibatkan terjadinya tragedi keracunan.
Pun, BGN menyatakan akan melakukan evaluasi agar kasus keracunan massal itu tidak terjadi lagi.
Menurut HNW, BGN seharusnya sejak dari awal menyampaikan sikapnya. Kata dia, bukan malah mengecilkan korban dan mencari dalih yang tidak menjadi solusi.
“Sikap pejabat terkait seperti pimpinan BGN harus mampu menjawab dan mengatasi fakta terjadinya keracunan massal yang terjadi di berbagai tempat dengan korban yang makin banyak," kata HNW, dalam keterangan resmi Fraksi PKS yang dikutip pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Dia mengutip catatan dari Koalisi Masyarakat Sipil, jumlah korban keracunan massal malah sudah mencapai 6.452 siswa per 21 September 2025. Ia bilang perlu evaluasi pelaksanaan program MBG baik secara parsial per lokasi dengan desentralisasi.
Politikus PKS Hidayat Nur Wahid alias HNW.
- Dok. PKS
Selain itu, kata dia, perlu evaluasi juga secara nasional untuk segera diselenggarakan. Upaya itu dalam rangka menghentikan tragedi keracunan dan menyelamatkan anak-anak.
"Dan menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG yang bertujuan baik ini,” lanjut politikus senior PKS itu.
Insiden keracunan massal MBG terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Peristiwa itu mulai dari belasan siswa SD di Palembang, lebih dari seribu siswa di Bandung Barat. Lalu, terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat, di Sumbawa, NTB, di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, dan banyak provinsi lainnya.
Selain anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui di Kabupaten Bandung juga jadi korban keracunan MBG.
Kasus keracunan massal dan problem tata kelola MBG secara umum menuai kritik dari pihak. Suara kritis itu disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dan lainnya.
HNW mengingatkan untuk suksesnya program MBG mestinya para pejabat di BGN lebih peka untuk segera melakukan evaluasi. Cara itu dengan melibatkan lembaga-lembaga lain terkait seperti KemenPPPA. Selain itu, bisa menggandeng Kemendagri, Kemenkes, serta lembaga sosial kemasyarakatan yang peduli.
Dia mengkritisi kondisi kecemasan dan tidak terlindunginya anak-anak peserta didik dari keracunan MBG yang terus terjadi jelas melanggar Konstitusi dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Selain itu, potensial bisa menggagalkan program baik untuk peningkatan gizi anak-anak yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
