Picu Polemik Nasional! Pemerintah Didesak Tolak Kehadiran Atlet Israel di World Gymnastics Jakarta

VIVA Jakarta - Polemik keikursetaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada Oktober terus menuai sorotan. Pemerintah didesak agar bisa bersikap tegas terkait polemik itu.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta mendesak agar Pemerintah RI tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025.

Dia mengingatkan olah raga merupakan ajang promosi dan diplomasi. Sukamta menegaskan negara pelaku genosida brutal apalagi atas rakyat Palestina yang sedang dijajahnya tak perlu diberi panggung untuk promosi negaranya.

Maka itu, ia bilang izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik. Tapi, kata dia, juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

Sukamta meminta Pemerintah RI mesti menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi.

"Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu, 8 Oktober 2025.

Pun, ia menambahkan sejak awal kemerdekaannya Indonesia selalu konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap itu merujuk dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

{{ photo_id=1479 }}

Kata Sukamta, sejarah juga mencatat konsistensi sikap Indonesia mendukung Palestina. Salah satunya pada 1958 saat Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tak harus bertanding melawan Israel.

Kemudian, dalam ajang Asian Games 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC). Sikap pemerintah Indonesia saat itu menimbulkan ketegangan internasional. Namun, pemerintah saat itu tetap lantang menyuarakan prinsip anti-penjajahan.

Sikap Konsistensi itu berulang di era modern. Pada Maret 2023, FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Sikap FIFA itu karena muncul gelombang penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel.

Sukamta menuturkan sikap pemerinah Indonesia dari dulu sampai sekarang jelas menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.

"Karena itu, pemerintah harus hati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa,” kata Sukamta.

Lebih lanjut, dia menyinggung kondisi kemanusiaan di Gaza, Palestina saat ini sangat memprihatinkan. Dari laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) dan Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 1 Oktober 2025 sedikitnya 66.148 warga Palestina tewas sejak agresi zionisIsrael pada Oktober 2023.

Ironisnya mayoritas puluhan ribu korban itu adalah perempuan dan anak-anak.

“Dalam situasi genosida seperti ini, justru tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” tutur politikus asal Yogyakarta itu.

Sukamta juga meminta agar pemerintah tak perlu memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apa pun. Hal itu baik terkait visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan.

Dia menegaskan, prinsip moral dan konstitusi harus menjadi pedoman di atas pertimbangan teknis.

“Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan,” ujar Sukamta.