Efek Pemangkasan Dana Pusat, Pramono Ungkap Fakta Pahit: Jakarta Tak Buka Lowongan PJLP 2026

VIVA Jakarta - Kebijakan pemangkasan dana tranfer dari pemerintah pusat berimbas terhadap program pemerintah daerah. Salah satunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kemungkinan tak membuka lowongan kerja bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan perminta maaf soal kemungkinan tak dibukanya peluang lowongan kerja PJLP untuk tahun depan. Kebijakan pemerintah pusat mempengaruhi jumlah anggaran yang sebelumnya sudah diketok Pemprov DKI dengan DPRD.

Menurut Pramono, dengan kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer maka ruang fiskal akan makin berkurang.

“Kalau ruang fiskalnya nggak ada, mohon maaf, pasti juga nggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya, itu kondisi yang harus ditanggung,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.

Pramono menambahkan Pemprov DKI saat ini tengah berkonsentrasi untuk menyelesaikan perekrutan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).

{{ photo_id=1673 }}

Dia bilang seperti untuk perekrutan petugas PPSU sudah diteken pada 10 Oktober 2025.

Halaman Selanjutnya

"Kemudian yang nanti untuk Damkar, segera ditandatangani. Sehingga semuanya harus selesai di tahun ini, termasuk pasukan putih dan sebagainya,” kata Pramono.