APBD DKI Terancam Turun Drastis, Gubernur Pramono Anung Janji Program Rakyat Tak Terganggu

VIVA Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta terancam turun signifikan imbas kebijakan pemerintah pusat yang bakal melakukan pemangkasan dana transfer. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo pun buka suara terkait kebijakan pemerintah pusat.

Menurut dia, program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk masyarakat dipastikan tetap berjalan meski pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana transfer.

Dia menyebut deretan program Pemprov DKI di antaranya Kartu Jakarta Pinter (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah.

“Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, Pemutihan Ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu,” kata Pramono di kawasan Jakarta Utara, Jumat, 3 Oktober 2025.



Kota Jakarta (Foto ilustrasi).

Photo :

• Antara FOTO

Pramono menambahkan bila nanti dilakukan pemotongan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, maka Pemprov DKI mesti siap berinovasi untuk pembiayaan ke depannya.

“Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Halaman Selanjutnya

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan jumlah APBD DKI 2026 berpotensi turun imbas adanya pemangkasan dana transfer ke DKI Jakarta oleh pemerintah pusat.