Beda Data Soal Dana Mengendap, DPR Minta Menkeu dan Pemda Perbaiki Tata Kelola

VIVA Jakarta – Ketidaksinkronan data antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dana mengendap di pemerintah daerah menjadi sorotan tajam anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino.

Baca Juga

Ibas Bertemu Ketua DPR Australia, Perkuat Diplomasi dan Kerja Sama Bilateral

Menurutnya, perbedaan data antara dua kementerian strategis itu menunjukkan lemahnya koordinasi fiskal dan sistem tata kelola keuangan negara.

“Menkeu Purbaya mengatakan ada kenaikan pengendapan dana Pemda sebesar 12,17% dari 208 triliun menjadi 234 triliun. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Mendagri Tito Karnavian setelah mengecek rekening kas daerah, dana mengendap hanya 215 triliun,” ujar Harris Turino kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

Baca Juga

Safrizal Ungkap Pelayanan Prima BPBD Jaga Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah



Anggota Komisi XI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino

Photo :

• -

Politikus PDIP itu menilai perbedaan data sebesar puluhan triliun rupiah bukan hal sepele. Menurutnya, situasi ini menunjukkan kelemahan dalam komunikasi antar kementerian yang seharusnya menjadi fondasi koordinasi fiskal.

Baca Juga

DPR Dorong Masyarakat Lebih Kritis Bermedia Sosial, Hoaks Bisa Picu Konflik

“Angka ini menunjukkan lemahnya data fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” lanjutnya.

Harris menegaskan, uang negara tidak boleh hanya “mengendap” tanpa manfaat nyata bagi rakyat. Dana publik, kata dia, harus menjadi penggerak ekonomi dan pemerataan pembangunan.

“Ini kondisi yang parah karena uang negara tidak untuk disimpan. Uang negara harusnya digunakan untuk menjadi energi yang positif untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi rakyat, dan mempercepat pemerataan pembangunan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan data fiskal seperti ini bisa memperlambat realisasi anggaran dan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

“Pemerintah pusat harus segera melakukan sinkronisasi data keuangan daerah secara real-time serta memperbaiki mekanisme perencanaan dan penyaluran transfer dana ke daerah,” kata Harris.

Harris pun mendesak agar pemerintah memperkuat sinergi antar lembaga agar keuangan negara benar-benar berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat.

“Tanpa sinkronisasi dan perbaikan tata kelola, kebijakan fiskal secara nasional akan kehilangan efektivitasnya,” pungkasnya.