Banjir Ancam Wilayah Jabodetabek, Menko PMK Minta Warga Waspada

VIVA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir di wilayah Jabodetabek, menyusul peringatan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan," kata Pratikno di Jakarta, Selasa.



Ilustrasi Banjir

Photo :

• VIVA Jakarta/Edwin Firdaus

Peringatan ini disampaikan usai banjir melanda Kecamatan Bojongsari, Depok, pada Minggu (10/8) akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Jabodetabek. Banjir tersebut berdampak pada 1.580 jiwa dan merendam 480 rumah. 

Meski air sudah surut, penanganan darurat terus dilakukan, mulai dari rencana tanggul sementara, perbaikan sistem drainase, hingga pengecekan kondisi tanggul Kali Angke.

Pratikno meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk siaga penuh dalam mengantisipasi banjir. Ia menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kesiapan daerah rawan banjir dan fasilitas evakuasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjaga kelancaran saluran air dan kekuatan tanggul, serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengoordinasikan kesiapan anggaran penanggulangan bencana dengan pemerintah daerah.

Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) diminta menyiapkan bantuan logistik dan layanan psikososial, sementara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta mengantisipasi potensi wabah penyakit pasca-banjir.

"Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan memantau informasi resmi dari BMKG dan BNPB," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK tengah menginisiasi penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Jabodetabekpunjur.

Inpres ini akan menjadi pedoman aksi terpadu lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan pendekatan hulu, tengah, dan hilir. Kemenko PMK juga menyiapkan peta jalan dan pembentukan kelembagaan aksi untuk merespons peringatan dini, demi meminimalkan kerugian ekonomi dan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana secara berkelanjutan.