Protes SK Kepengurusan Baru yang Dinilai Janggal, Partai Berkarya Geruduk Kemenkum
- Dok. Istimewa
Ia menduga SK tersebut muncul karena adanya surat dari pihak lain yang langsung disodorkan ke Menteri Hukum dan HAM, tanpa melalui prosedur online yang seharusnya ditempuh.
Minta Presiden Prabowo Turun Tangan
Ketua DPW Partai Berkarya Sulawesi Selatan, Muh. Arham, juga melontarkan nada kecewa. Menurutnya, Munas Partai Berkarya berlangsung lancar dan aklamasi, tanpa perdebatan ataupun konflik.
“Lucu kalau itu tidak segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum. Apalagi alasannya tadi kita lihat, terkesan alasan yang sangat susah diterima dengan logika,” ujarnya.
Arham menuding ada prosedur administrasi yang tidak profesional. Ia menyebut, berkas yang diajukan langsung ke menteri justru lebih cepat diproses, sementara yang diajukan melalui jalur resmi online malah terhambat.
Nada serupa datang dari Ketua DPW Kepulauan Riau, Abdul Latif. Ia bahkan menyarankan agar sistem online Kemenkumham ditutup saja jika nyatanya tidak dijalankan sesuai prosedur.
“Untuk apa kita mengajukan dari bawah sesuai prosedur, sementara dari atas langsung hari ini sudah jadi,” ujarnya dengan nada geram.
