Kaltim Bisa Jadi Percontohan Nasional, Gratispol Kurangi Backlog Perumahan 250 Ribu Unit

VIVA Jakarta – Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud mengatakan rumah adalah kebutuhan mendasar rakyat yang setara dengan pangan dan sandang. Pemprov Kaltim pun meluncurkan program Gratispol biaya administrasi perumahan.

Dengan program itu, maka seluruh biaya administrasi pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dibebaskan.

“Rumah ini wajib. Bukan hanya pangan dan sandang, tapi tempat tinggal yang layak juga kebutuhan dasar," kata Rudy, dalam keterangannya dikutip pada Sabtu, 22 Agustus 2025.

Dia menuturkan, program bebas biaya administrasi itu hadir untuk meringankan beban rakyat. "Sekali lagi, bukan rumahnya yang gratis, tapi biaya administrasinya ditanggung Pemprov,” ujarnya.

Dijelaskan Rudy, dengan program itu, biaya administrasi perumahan senilai maksimal Rp10 juta per unit mulai dari biaya notaris, provisi, hingga administrasi bank, akan ditanggung penuh pemerintah.

“Dari data kami, ada 177 ribu masyarakat rentan seperti petani, nelayan, hingga pengemudi ojek daring yang perlu dibantu. Ini bukan sekadar rumah, tapi soal martabat dan masa depan,” lanjut Rudy.



Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud

Photo :

• Istimewa

Sementara, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengatakan program Gratispol lahir dari Pergub Nomor 27 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi MBR. Menurut dia, untuk tahap awal, Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2025 untuk 1.000 unit rumah bagi MBR.

“Dengan program ini, masyarakat cukup membayar cicilan pokoknya saja. Beban tambahan kami tanggung penuh," kata Nanda, sapaan akrabnya.

Dia menekankan dengan program itu juga untuk mengurangi backlog perumahan di Kaltim. "Program ini juga ditujukan untuk mengurangi backlog perumahan di Kaltim yang mencapai 250 ribu unit,” ujarnya.

Program Gratispol biaya administrasi perumahan ini disebut pertama di Indonesia. Gebrakan positif di Kaltim itu dapat apresiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bahkan, Kaltim diminta menyerahkan Pergub dan paparan program sebagai referensi untuk daerah lain.

Selain itu, program Gratispol ini juga sejalan dengan target nasional pembangunan tiga juta rumah, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.