Yorrys Raweyai Soroti Demo Rusuh di Sorong: Ada yang Keliru dalam Penanganan Aparat
- Instagram @yorrys.raweyai
VIVA Jakarta - Insiden demo rusuh terjadi di Kota Sorong, Papua Barat Daya jadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya dari anggota DPD asal Papua yang tergabung dalam MPR for Papua.
Ketua MPR for Papua, Yorrys Raweyai menyayangkan kerusuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa oleh Solidaritas Rakyat Papua Pro-Demokrasi Se-Sorong Raya pada Rabu kemarin. Demo ricuh itu terjadi karena sebagai bentuk penolakan terhadap pemindahan empat tahanan politik (tapol) dari Sorong ke Makassar.
Yorrys menyesalkan adanya korban jiwa yang jatuh dari kalangan sipil maupun aparat keamanan dalam insiden berdarah itu. Ia bilang, penyampaian aspirasi sebagai hak konstitusional yang seharusnya tak menempatkan masyarakat dan aparat dalam posisi saling berhadapan.
“Unjuk rasa dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di ruang publik. Tugas aparat adalah memberikan rasa aman agar aspirasi bisa tersampaikan dengan baik,” kata Yorrys dalam keterangannya, Kamis, 28 Agustus 2025.
Yorrys pun mengkritisi pola penanganan aparat dalam merespons aksi massa. Menurut dia, pengamanan seharusnya dilakukan secara terukur, terencana, dan mengedepankan pendekatan persuasif serta humanis.
Ketua MPR for Papua, Yorrys Raweyai,
- Instagram @yorrys.raweyai
Dia mengingatkan penanganan massa pendemo jangan dilakukan dengan cara represif. Cara itu dengan memposisikan massa sebagai musuh.
“Kapolri sudah dengan tegas menginstruksikan agar aparat mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan profesional dalam menghadapi aksi unjuk rasa," tutur politikus asal Papua itu.
"Jika masih ada korban jiwa, berarti ada yang keliru dalam pelaksanaannya,” jelas Yorrys yang juga Wakil Ketua DPD RI itu.
Kemudian, Yorrys juga membandingkan penanganan demonstrasi di Jakarta beberapa hari sebelumnya. Meski sempat ricuh, aparat dinilai mampu menahan diri dan mengendalikan situasi tanpa menimbulkan korban jiwa.
Hal sama disampaikan Sekretaris Jenderal MPR for Papua, Filep Wamafma. Dia melempar kritik keras terhadap aparat keamanan dalam insiden demo ricuh itu.
Dia menyebut aksi unjuk rasa itu merupakan bentuk kekecewaan atas kebijakan pemindahan tahanan yang dinilai sewenang-wenang.
“Pemindahan empat tapol yang diduga melakukan makar itu sesungguhnya tidak memiliki alasan yang cukup kuat. Maka wajar jika masyarakat mengkritisi kebijakan tersebut,” ujar Filep.
Filep menekankan polemik pemindahan tapol seharusnya diselesaikan secara musyawarah. Cara itu sebaiknya dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Ia menyayangkan langkah tergesa-gesa dan sepihak yang malah memperkeruh suasana.
“Tindakan sepihak aparat hanya akan menghambat upaya bersama yang selama ini dibangun untuk menjadikan Tanah Papua sebagai Tanah Damai,” tuturnya.
Aksi unjuk rasa yang digelar di Kota Sorong oleh Solidaritas Rakyat Papua Pro-Demokrasi Se-Sorong Raya berakhir ricuh. Massa yang emosi merusak kantor pemerintah termasuk kediaman Gubernur Papua Barat Daya.
Dari insiden itu, dilaporkan terdapat korban jiwa dan luka-luka dari pihak masyarakat maupun aparat keamanan.
Demo yang berakhir rusuh itu dipicu oleh keputusan pemindahan empat tahanan politik dari Sorong ke Makassar. Langkah pemindahan itu dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.
