DPR Kritik Pemerintah: Ada 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Kok Distribusi Beras Masih Libatkan Aparat?

VIVA Jakarta –Desakan agar pemerintah serius memberdayakan Koperasi Merah Putih (KMP) dalam distribusi beras kembali mencuat di Senayan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, menilai jalur koperasi jauh lebih tepat ketimbang terus membebani aparat TNI dan Polri dalam urusan teknis distribusi beras cadangan pemerintah.

“Bapak Presiden sudah meresmikan 80.000 Koperasi Merah Putih. Tapi Dirut Bulog bilang, baru ratusan koperasi yang dilibatkan di program SPHP. Lalu, buat apa ada 80.000 itu kalau tidak dipakai untuk jalur distribusi SPHP?” tegas Alex dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, dan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dikutip Rabu, 27 Agustus 2025.

Menurut Alex, keterlibatan aparat keamanan memang sempat efektif menahan gejolak harga. Namun, pola tersebut justru menimbulkan beban tambahan karena mobilisasi logistik dilakukan oleh lembaga yang sebenarnya tidak dirancang untuk distribusi pangan.

“Ke depan, Polri tak perlu lagi dilibatkan untuk urusan teknis seperti ini. Kan sudah ada KMP yang tersebar di pelosok, siap beroperasi, dan bisa langsung diberdayakan,” ujar legislator asal Sumatera Barat II itu.

Dengan stok beras di gudang Bulog yang kini mencapai 4 juta ton, Alex menekankan pentingnya memperkuat jalur distribusi agar pasokan cepat tersalur ke masyarakat. Ia menilai KMP adalah instrumen strategis untuk menutup celah distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga.

“Negara boleh rugi saat menjalankan layanan publik. Yang enggak boleh rugi itu swasta, karena memang mereka pasti tak mau. Jadi pemerintah harus berani kreatif, salah satunya dengan mengoptimalkan koperasi yang sudah ada,” pungkas Alex.