92 Persen Beras Dikuasai Swasta, Haidar Alwi Desak Regulasi Baru Atasi Ancaman Mafia Pangan

VIVA Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal adanya mafia pangan yang mengendalikan beras di tanah air dinilai sebagai alarm serius bagi seluruh pihak. Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menegaskan manipulasi beras yang dimainkan mafia pangan tidak bisa dibiarkan.

“Kalau semua bergerak serentak, mafia pangan akan kehilangan ruang, termasuk bagi oknum pejabat atau oknum aparat yang mencoba bermain di balik kebijakan,” kata Haidar Alwi, Senin, 18 Agustus 2025.



R Haidar Alwi

Photo :

• Istimewa

Data resmi mencatat, 92 persen stok beras nasional saat ini dikuasai pihak swasta. Sementara pemerintah melalui Bulog hanya mengendalikan 8 persen atau sekitar 4 juta ton dari total produksi. Kondisi ini membuat intervensi negara menjadi terbatas.

Menurut Haidar, penanganan mafia pangan tidak bisa hanya mengandalkan Presiden atau Bulog semata. Semua kementerian dan lembaga terkait harus dilibatkan, mulai dari Kementan, Kemendag, Kementerian BUMN, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kemendagri hingga Bapanas.

“Jika Presiden Prabowo sudah menyoroti langsung, berarti ini bukan isu kecil. Mafia pangan adalah ancaman serius bagi kedaulatan bangsa,” tegasnya.

Teknologi, Koperasi, dan Desa Mandiri

Halaman Selanjutnya

Haidar menilai cara lama sudah tidak relevan. Ia mengusulkan pembentukan Bank Data Pangan Nasional berbasis AI dan blockchain agar transaksi beras tercatat real time tanpa bisa dimanipulasi.