Momen Ratusan Massa Partai Berkarya Demo di Kemenkumham, Tuntut Hasil Munas Segera Disahkan
- Dok. Istimewa
VIVA Jakarta – Ratusan kader Partai Berkarya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 2 September 2025.
Mereka menuntut Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, segera mengesahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Berkarya yang digelar di Tangerang, Banten, pada 14–16 Juli lalu.
Partai Berkarya gelar aksi di Kemenkumham
- Dok. Istimewa
Aksi damai itu dipimpin oleh Ketua DPW Partai Berkarya Sulawesi Selatan, Muh. Arham. Menurutnya, langkah ini diambil untuk mengingatkan Kemenkumham agar segera menindaklanjuti hasil Munas yang sudah diketahui publik.
“Yang pertama kali kami sampaikan, kami adalah forum ketua dari DPW Partai Berkarya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita tanggal 14-16 yang lalu itu sudah melakukan Musyawarah Nasional yang pertama di Tangerang. Dan ini sudah diketahui oleh publik,” ujar Arham.
Arham menilai ironis karena seluruh prosedur telah ditempuh, mulai dari pendaftaran online hingga pengiriman dokumen fisik, namun tak kunjung ditindaklanjuti.
“Semua prosedur sudah kami lakukan. Yang pertama sudah didaftar secara online, karena itu yang merupakan ketentuan dari hukum. Setelah itu kita kirim hardcopy-nya, itu pun tidak ditindaklanjuti. Ada apa?” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan kekecewaan karena permohonan audiensi tidak digubris, bahkan janji pertemuan dengan Menteri Hukum pada 22 Agustus lalu juga batal tanpa kejelasan.“Kami sudah menyurat, kemudian kami juga sudah ketemu Pak Menteri, masih juga tidak ditindaklanjuti. Pertanyaannya ada apa dengan Pak Menteri ini? Padahal, Berkarya ini adalah partai politik yang mendukung kebijakan dan semua program Bapak Presiden,” tegas Arham.
Lebih jauh, ia mengingatkan Supratman agar “kembali ke jalan yang benar” dengan menjalankan tugas sesuai aturan. Jika tidak, pihaknya tak segan mendesak Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet.
“Kita mau mengingatkan Pak Menteri, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Ada apa dengan Pak Menteri ini? Kalau memang tidak bisa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, dia tidak bisa berpedoman kepada anggaran dasar-anggaran rumah tangga partai, ya lebih bagus Pak Presiden reshuffle,” kata Arham.
Menurut Arham, dugaan maladministrasi yang dilakukan satu menteri bisa merusak citra Presiden di mata publik.
“Jangan sampai perbuatan satu orang ini yang tidak benar, Pak, yang diduga telah melakukan maladministrasi, itu merusak citra Bapak Presiden yang sudah baik di mata publik,” tambahnya.
Meski demikian, Arham memastikan tujuan utama aksi tersebut semata-mata untuk mendesak pengesahan hasil Munas I Partai Berkarya.
“Targetnya adalah kita minta kepada Bapak Menteri Hukum untuk mengesahkan hasil Munas I Partai Berkarya yang telah dilakukan di Tangerang tanggal 14–16 Juli 2025 yang lalu,” jelasnya.
Ia pun menutup dengan pesan agar Supratman menjunjung tinggi konstitusi dan sumpah jabatan.
“Junjung tinggi konstitusi, Pak Menteri. Junjung tinggi sumpah. Karena sumpah itu bukan cuma dipertanggungjawaban di dunia, Pak, tapi di akhirat,” tandas Arham.
Partai Berkarya gelar aksi di Kemenkumham
- Dok. Istimewa
Arham menegaskan, meski menghadapi polemik internal, seluruh kader Berkarya tetap solid dan loyal pada pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kita solid. Mendukung Prabowo. Mendukung semua program Prabowo dan mendukung kebijakan pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” pungkasnya.
