McKinsey Peringatkan Krisis Global, Pengamat Desak RI Bangun Industri Logam Tanah Jarang
- Antara
“Indonesia punya potensi, punya bahan mentah, punya pengalaman tambang. Tapi jika kita tidak segera membangun peta jalan nasional tanah jarang, kita akan kembali jadi bangsa penyedia tanah mentah dan pembeli barang jadi yang mahal,” tegas Haidar Alwi.
Mulai dari Tambang Rakyat, Bangun dari Kaki Sendiri
Bagi Haidar Alwi, solusi tidak harus selalu mahal. Justru ia mengusulkan agar pemerintah segera membuka jalur legal koperasi tambang rakyat khusus logam tanah jarang. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bisa diarahkan ke wilayah-wilayah yang memiliki tailing atau mineral ikutan REE seperti di Bangka Belitung (timah), Kalimantan Barat (bauksit), dan Sulawesi (nikel laterit).
“Yang selama ini dianggap limbah justru menyimpan nilai strategis masa depan. Jangan biarkan rakyat menggali tanpa perlindungan hukum. Berikan izin, latih teknologinya, dampingi dengan pusat riset lokal, lalu sambungkan ke hilirisasi. Inilah cara membangun kedaulatan dari bawah,” terang Haidar Alwi.
Ia juga menekankan pentingnya pendirian Badan Nasional Rare Earth (BNRE) yang secara khusus menangani eksplorasi, pemrosesan, pemurnian, hingga daur ulang magnet tanah jarang. Indonesia perlu investasi dalam riset pemisahan logam NdPr, teknologi bebas merkuri, serta proses daur ulang dari limbah EV dan turbin angin. Di masa depan, sumber tanah jarang tidak hanya datang dari perut bumi, tapi juga dari tumpukan elektronik bekas.
“Negara lain sudah berbicara tentang circular economy rare earth. Kita bahkan belum mulai dari linear economy-nya. Padahal, generasi kita punya kesempatan untuk membalik sejarah: dari bangsa penambang menjadi bangsa pemilik teknologi,” jelas Haidar Alwi.
Bangun Sekarang atau Kembali Jadi Penonton Dunia