Program PLTS 100 GWp jadi Ujian Transisi dan Ketahanan Energi Indonesia
- Pertamina NRE
“Potensi efisiensi subsidi sebesar Rp73,9 triliun per tahun perlu didukung metodologi dan asumsi yang transparan. Perhitungannya harus memasukkan biaya pembangunan jaringan, penyediaan BESS, pengaturan keseimbangan sistem, serta kewajiban pembayaran kepada pembangkit eksisting,” jelas Abra.
PLTS 100 GWp ini juga, berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan industri energi surya di Tanah Air. Pengembangan dalam skala besar, bisa menciptakan pasar bagi industri panel surya, inverter, baterai, kabel, hingga jasa rekayasa, konstruksi, dan pemeliharaan.
Ada 5,5 juta lapangan kerja yang diproyeksikan bisa dicapai. Peluang besar ekonomi ini bisa muncul dari pengembangan ekosistem energi surya. Optimalisasi kebijakan perlu beriringan dengan kualitas yang meningkat, skala produksi, transfer teknologi, serta daya saing industri komponen domestik. Program ini juga menjadi momentum membangun kapasitas industri nasional dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.
Rencana eliminasi PLTU sebesar 12,48 GW juga menjadi bagian penting dari agenda transisi energi. Pelaksanaannya perlu dilakukan secara terukur dan bertahap dengan mempertimbangkan keandalan sistem kelistrikan, kesiapan pengganti kapasitas pembangkit, serta keberlanjutan investasi di sektor ketenagalistrikan.
Pemerintah juga perlu menyiapkan peta jalan yang jelas mengenai pembangkit yang akan dipensiunkan, penyelesaian kontrak dengan produsen listrik swasta, sumber pembiayaan pensiun dini, serta perlindungan bagi pekerja dan daerah yang perekonomiannya masih bergantung pada industri batu bara.
“Program PLTS 100 GWp merupakan ujian besar bagi kemampuan Indonesia mengelola transisi energi secara terencana dan berkelanjutan. Keberhasilannya harus tercermin pada penyediaan listrik yang semakin bersih, andal, dan terjangkau, sekaligus memperkuat industri nasional. Karena itu, pemerintah perlu memastikan tata kelola yang transparan, tahapan pembangunan yang realistis, serta konsistensi antara target transisi energi, kebutuhan sistem, kemampuan fiskal, dan kesehatan keuangan PLN,” pungkas Abra.
