Kiai Marzuki Gedor PBNU, Minta Gus Yahya Lengser karena Undang Tokoh Pro Israel
- Istimewa
Dia pun menyoroti keras soal tata laksana penyelenggaraan haji khususnya kuota tambahan haji 2023-2024 sebanyak 20 ribu yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perkara ini, KPK sejak 11 Agustus 2025 sudah meningkatkan proses hukum menjadi penyidikan.
KPK juga mencegah bepergian keluar negeri terhadap tiga orang selama 6 bulan. Ketiga orang itu yakni Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama 2020-2024, Isfah Abidal Aziz sebagai Stafsus Menag, Ketua PBNU. Lalu, Hasan Fuad Masyhur sebagai bos travel.
"Terlebih sebelumnya beredar publikasi petinggi PBNU, disaksikan Rais Aam bermitra dalam pengadaan katering haji. H Yaqut Cholil Qoumas, Menag RI 2020-2024 adalah adik KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU," tuturnya.
Kiai Marzuki minta PBNU menelusuri peristiwa dan dokumen diduga jejaring zionisme global bekerja memasuki jantung PBNU. Selain itu, dugaan skandal korupsi kuota haji 2023-2024 juga mesti jadi perhatian PBNU.
Menurut dia, dari skandal kehadiran tokoh pro Israel di AKN NU dan dugaan kasus kuota haji maka setidaknya ada dua mekanisme yang bisa dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ia menyebut yang pertama Ketum PBNU menyampaikan permintaan maaf kepada warga jamiyyah.
"Kemudian mundur dan menyerahkan kepemimpinan kepada pemegang mandat jamiyyah yang diwakili AHWA yang berada di jajaran Mustasyar dan ulama pondok pesantren. Sebagaimana maksud NU didirikan oleh ulama pondok pesantren," tuturnya.
Dia juga minta ada permohonan maaf Gus Yahya kepada warga jamiyyah. "Lalu, mempercepat Muktamar ke35 NU di awal tahun 2026 untuk mempertanggung jawabkan mandat jamiyyah," sebutnya.
