DPR Ingatkan Bahaya Anggaran Jumbo Program MBG, Prioritas Pendidikan Bisa Tergusur!
- Antara FOTO
VIVA Jakarta — Porsi anggaran besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi sorotan. Pemerintah diingatkan bahaya anggaran jumbo yang bisa berdampak terhadap prioritas Pendidikan tergeser.
Demikian pandangan kritis disauarakan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat. Dia menyampaikan ada sejumlah catatan penting terkait alokasi anggaran dan implementasi program MBG dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Selasa, (16/9).
Achmad Ru’yat menyinggung struktur APBN 2026 yang menunjukkan porsi besar untuk BGN dalam anggaran pendidikan. Dia khawatir karena kondisi itu membuat anggaran pendidikan non-program MBG lebih rendah dibandingkan dengan 2022.
“Mohon hal ini menjadi perhatian, agar keseimbangan anggaran pendidikan tetap terjaga,” kata Achmad Ru’yat, dalam keterangannya dikutip pada Kamis, 18 September 2025.
Dia pun mengusulkan agar anggaran program MBG bisa lebih tepat sasaran. Ia mencontohkan pentingnya tepat sasaran untuk masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat.
- Dok. PKS
Menurut dia, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang tak menerapkan program MBG untuk seluruh masyarakat. Tapi, lebih menekankan kebutuhan dan partisipasi.
Lebih lanjut, dia menyoroti kebijakan anggaran yang perlu evaluasi tata kelola distribusi program MBG di lapangan. Dia mencontohkan distribusi MBG di Desa Batununggal, Sukabumi, Jawa Barat.
Distribusi MBG itu tepat karena diterima hingga malam hari oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Jam distribusi yang terlalu malam tentu menyulitkan penerima manfaat. Ini harus menjadi evaluasi agar program berjalan efektif,” tutur Achmad Ruyat.
Dia pun mengusulkan agar pihak penyelenggara program MBG termasuk sekolah bisa memberikan laporan yang lebih akuntabel.
“Kalau perlu menu mingguan dan bulanan dipublikasikan, dan sekolah memfoto makanan yang diterima siswa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik," ujarnya.
Kemudian, dia juga mengapresiasi BPOM yang sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,742 miliar untuk bidang penindakan. Hal itu sebelumnya sempat dikritisi karena anggarannya nol.
Ia bilang perlunya perbaikan berkelanjutan agar program andalan Presiden Prabowo Subianto itu dapat berjalan sukses tanpa menggeser prioritas sektor pendidikan lainnya.
