Terima Aduan Warga Sihaporas dan Dairi Soal Konflik Lahan, Bane: Fraksi PDIP DPR Akan Perjuangkan
- Dok. Istimewa
“Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya mereka sejak awal punya intensi berbeda,” katanya.
Sementara itu, Donny Maryadi Oekon menekankan perlunya verifikasi serius terhadap perizinan dan amdal PT Gruti yang dipersoalkan warga.
“Menurut yang dilaporkan ke kita, masalah izin tidak jelas, kemudian amdal tidak jelas. Kalau memang betul tidak ada amdalnya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal izinnya tidak keluar,” jelas Donny.
Dari pihak masyarakat, Mangitua Ambarita menyampaikan bahwa warga Sihaporas sudah lama berjuang mempertahankan tanah mereka.
“Kami sudah ratusan tahun di sana. Kenapa dikasih lagi ke TPL? Maunya negara punya sikap yang adil. Kami akan terus berjuang, karena itu tanah kami,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Pangihutan Sijabat dari Dairi yang menuding PT Gruti merusak hutan dan mengancam sumber air warga.
“Kami sudah membuat permohonan agar disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang sepakat menjaga kelestarian alam dan Danau Toba,” ucapnya.
