TNI di Ranah Sipil Kian Meluas, Demokrasi Indonesia Sekadar Kosmetik?
- Istimewa
Pun, ia menyoroti rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan serta UU TNI No.3/2025 yang melegalkan multifungsi militer. Bagi Ardi, kebijakan itu memperkuat intervensi TNI di sektor sipil dan berpotensi mengarah pada pemerintahan otoriter.
Sementara, Ketua International League of Peoples Struggle (ILPS) Indonesia Helda Khasmy menyampaikan, negara lebih memilih memperkuat industri militer dibanding memperbaiki kondisi rakyat. Helda membandingkan dalam konteks global, meningkatnya militerisme di sejumlah negara maju kapitalis seperti AS, Prancis, dan Rusia memperlihatkan industri senjata menjadi sumber keuntungan besar.
"Krisis kapitalisme dan imperialisme global mendorong militerisasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga demokrasi hanya menjadi kosmetik belaka," kata Helda.
Helda menuturkan penghentian perang dan krisis dunia hanya mungkin dicapai dengan menghapus dominasi imperialism. "Dan, kekuatan militer kapitalis," tutur Helda.
