Didi Demokrat: Jika Jokowi Ikuti Jejak Obama, Polemik Keaslian Ijazah akan Selesai
- Instagram Didi Irawadi
Jakarta - Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi terus jadi perhatian dan masih memicu perdebatan publik. Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan sebagian pihak menilai isu ijazah Jokowi tak penting.
Namun, ia mengingatkan kecurigaan yang dibiarkan tanpa klarifikasi justru berpotensi memecah belah persatuan nasional. Didi bilang di tengah keterbelahan politik yang kian tajam, dibutuhkan langkah sederhana namun tegas dari seorang pemimpin negara.
Menurut dia, kemampuan pemimpin yaitu bisa menjernihkan keraguan melalui transparansi.
Didi menyinggung Presiden ke-44 Amerika Serikat , Barack Obama yang pernah menghadapi situasi serupa. Namun, ia menyebut polemik yang dihadapi Obama lebih sulit.
Kata dia, Obama saat itu pernah dituduh bukan warga negara AS. Lalu, akta kelahiran Obama dianggap tidak sah.
Alih-alih marah atau memidanakan para pengkritiknya, Obama melakukan langkah yang elegan. Ia merilis akta kelahiran aslinya ke publik.
Dalam waktu singkat, polemik mereda, legitimasi politiknya menguat. Pun, energi bangsa kembali diarahkan untuk membangun.
Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi (kanan).
- Instagram Didi Irawadi
Bagi dia, mestinya Jokowi bisa mengambil pelajaran penting dari langkah Obama. Kata Didi, jika ijazah yang dipersoalkan memang asli dan sah, maka menunjukkan dokumen tersebut kepada rakyat bukanlah kelemahan.
Dia menyebut bila Jokowi memperlihatkan ijazahnya asli maka bisa jadi bentuk kekuatan moral.
"Transparansi semacam ini akan memotong habis ruang bagi spekulasi liar, menghentikan saling curiga, serta menghormati hak publik untuk mengetahui kebenaran," kata Didi, dalam keterangannya, dikutip pada Rabu, 5 Agustus 2025.
Lebih lanjut, menurut dia, keterbukaan ini juga bisa menghentikan pelaporan hukum terhadap warga yang mempertanyakan keaslian ijazah tersebut.
Ia menyebut demokrasi sejatinya menjamin kebebasan berpendapat, termasuk hak untuk bertanya. Pun, sebaliknya soal proses pidana terhadap kritik hanya akan memperburuk citra kebebasan sipil dan menambah luka dalam kehidupan demokrasi kita.
"Bangsa ini terlalu besar untuk dikerdilkan oleh polemik ijazah, namun terlalu mahal harganya jika membiarkan bara kecurigaan tetap menyala," lanjut Didi.
Menurut dia, Jokowi sebagai mantan RI-1 punya kesempatan untuk menunjukkan keteladanan. Ia mengibaratkan satu tindakan sederhana, namun bernilai strategis.
"Tampil kepada publik, menunjukkan ijazah secara lugas, sekaligus menutup ruang kontroversi yang benar-benar tidak produktif ini," tuturnya.
Didi bilang transparansi bukan sekadar tuntutan hukum. Tapi, juga sebagai panggilan moral bagi seorang pemimpin.
"Dengan mengikuti jejak Obama, mantan Presiden Jokowi bukan hanya menyelesaikan polemik ijazah, tetapi juga mempertegas komitmennya terhadap integritas demokrasi Indonesia. Pada akhirnya, kejujuran dan keterbukaan adalah fondasi terkuat untuk menjaga persatuan anak bangsa," ujarnya.
