KPK Tingkatkan Kasus Kuota Haji ke Penyidikan

VIVA Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status penanganan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Hal itu dilakukan setelah KPK menggelar ekspose pada Jumat, 8 Agustus 2025.

“Perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Kendati begitu, sejauh ini, lembaga antirasuah masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam kasus ini. Artinya, belum ada tersangka yang ditetapkan begitu Sprindik diteken. 

Halaman Selanjutnya

“KPK menerbitkan Sprindik umum dengan pengenaan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana,” kata Asep.