PKB Setuju dengan Usul Pengambil Alihan Saham BCA, Ini Alasannya
- Istimewa
VIVA Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung usulan agar Presiden RI Prabowo Subianto mengambil alih 51 persen saham Bank Central Asia (BCA). Menurut PKB, pengambilalihan itu harus sesegera mungkin.
Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, Ahmad Iman Syukri mengatakan langkah pengambilalihan diperlukan untuk menyelamatkan keuangan negara.
"PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA. Pengambil alihan saham BCA harus dengan segera dilakukan untuk menyelamatkan uang negara terkait megaskandal BLBI," kata Iman Syukri, dalam keterangannya, Jumat, 15 Agustus 2025.
Dia bilang dalam persoalan ini memang perlu ide out of the box.
"Jika Presiden Prabowo mau menuntaskan masalah ini, persoalan keuangan negara yang sedang seret bisa teratasi. Memang perlu ide yang out of the box. Saya kira ide seperti ini sudah dimiliki Presiden Prabowo," jelas Anggota Komisi XIII DPR RI 2024-2029 itu.
Lebih lanjut, Iman menambahkan dana yang digunakan pemerintah untuk menyuntik BLBI adalah dana rakyat. Bagi dia, wajar jika pemerintah membentuk tim khusus untuk membongkar dugaan mafia keuangan di balik skandal raksasa yang menggerogoti uang rakyat hingga triliunan rupiah.
"Jika penegakan hukum atas dugaan skandal BLBI-BCA ini jalan di tempat, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini," lanjutnya.
"Padahal, Presiden Prabowo menyatakan komitmen untuk memerangi segala bentuk korupsi," ujanya.
Sebelumnya, ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro mendorong Presiden Prabowo menyelamatkan uang negara yang terkait megaskandal BLBI. Ia pun menyarankan agar mengambil-alih 51 persen saham BCA.
Menurutnya, Prabowo perlu segera membentuk tim khusus untuk membongkar dugaan mafia keuangan di balik skandal raksasa yang menggerogoti uang rakyat.
"Angin kencang beberapa kali telah kita tiupkan untuk mengusut kembali kasus BLBI-BCA. Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, tanpa harus bayar," ujar Sasmito yang juga Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN)), Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.
