Realisasi Belanja Daerah DKI Baru 37 Persen, Pramono Ungkap Biang Keroknya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Sumber :
  • Antara FOTO

VIVA Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan realisasi belanja daerah yang hingga Juli 2025 baru mencapai 37 persen atau setara Rp30,95 triliun. Angka itu masih rendah.

Pramono: Jangan Khawatir, PBB di Jakarta Naiknya Kecil Sekali Hanya 5-10 persen

Menurut dia, rendahnya realisasi belanja daerah karena kebiasaan penyelesaian anggaran yang menumpuk di akhir tahun sekitar bulan November dan Desember.

“Saya sudah pengalaman 10 tahun di pemerintahan pusat, ini juga dialami yang sama,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, dikutip pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Pendaftaran Damkar DKI Ditutup, Jumlah Pendaftar Tembus 24 Ribu Orang

Padahal, Pramono bilang, pendapatan pajak di Jakarta cukup baik. Dari data hingga per 31 Juli 2025, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp43,65 triliun atau 56 persen dari target Rp91,34 triliun.

Menurut dia, angka itu diklaim 15 persen di atas pendapatan nasional di bidang pajak. Namun, memang perilaku belanja Jakarta belum maksimal.

Ragunan Bakal Disulap Jadi Destinasi Modern, Gubernur DKI Ungkap Rencana Besar

Ilustrasi cuaca di Jakarta.

Photo :
  • Antara FOTO

Pramono menuturkan, pola tersebut juga berpengaruh terhadap proses tender dan pengadaan yang kerap dilakukan secara terburu-buru.

“Memang yang selalu jadi problem, tender-tendernya di-'pepetin', pengadaannya di-'pepetin', dan sebagainya," jelas politikus PDIP itu.

Pun, dari paparannya, ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercatat Rp18,56 triliun. Sementara, surplus mencapai Rp14,67 triliun.

Kemudian, secara total, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025 berjumlah Rp91,34 triliun.

Lebih lanjut, Pramono ke depan menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki realisasi belanja daerah agar lebih optimal.

“Sebenarnya pajak di Jakarta itu bagus banget, kurang lebih 14-15 persen di atas pajak nasional, maksudnya pungutan dari target," katanya.

Terkait belanja, menurut dia, perilakunya mungkin kurang lebih masih sama dengan pemerintahan pusat. "Inilah yang akan kami lakukan perbaikan untuk itu," kata Pramono. (Ant)