Legislator PDIP: Anggaran Kementerian UMKM dan Ekraf Harus Nyata Sentuh Grassroot

Anggota Komisi VII DPR, Samuel Job David Wattimena
Sumber :
  • Dok. Istimewa

VIVA Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Samuel Wattimena, menegaskan pentingnya keberpihakan anggaran yang lebih nyata untuk sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

Rahasiakan Dokumen Capres Termasuk Ijazah, DPR Minta KPU Klarifikasi

Menurutnya, alokasi anggaran harus diarahkan secara detail pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Samuel mengingatkan besarnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang membutuhkan pembinaan menyeluruh. 

DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Aktivis Penolak Geothermal di NTT

Mulai dari pelatihan, digitalisasi, pengelolaan manajerial, hingga akses pemasaran agar mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

“Jadi kan persoalannya 1T ini bisa besar, 1T ini bisa bukan apa-apa ya. Karena jumlah dari UMKM maupun ekraf ini kan besar sekali dan ini kan yang terbesar ada di grassroot. Nah, grassroot ini pembinaannya tidak bisa hanya modal kerja tapi pelatihan terhadap mereka,” kata Samuel di Jakarta, dikutip Selasa 16 September 2025.

Kantor DPRD Makassar Dibakar Massa, Pemkot Ajukan Anggaran Jumbo Rp375 Miliar

Politikus PDI Perjuangan itu menilai dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya dilakukan oleh Komisi VII DPR dan mitra kerja. 

Perlu kolaborasi lintas sektor mengingat tantangan yang dihadapi mencakup pembinaan SDM, manajemen usaha, hingga penguatan karakter pelaku usaha.

“Kita melihat UKM memang sangat strategis tapi dorongan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh Komisi 7 dan mitra UMKM-nya. Karena ini menyangkut masalah pembinaan akhlak, ini menyangkut masalah sumber daya manusia, ini menyangkut permasalahan pemahaman akan manajemen,” tambahnya.

Selain itu, Samuel juga menekankan pentingnya peran bank-bank BUMN dalam memberikan akses permodalan. Ia menilai pendampingan dalam penyusunan proposal yang baik sangat diperlukan agar dana yang diperoleh dapat dikelola secara tepat, sehingga UMKM dan ekraf bisa naik kelas.