APBD 2026 Diatur Ketat: Dari Swasembada Pangan Hingga Program Sekolah Rakyat
- Istimewa
VIVA Jakarta - Penting proses penyamaan persepsi terkait regulasi khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sebab, mesti ada rujukan Bersama.
Demikian disampaikan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Rikie, saat acara diseminasi Permendagri Pedoman Penyusunan APBD TA 2026. Dia mengingatkan seluruh pemerintah daerah atau pemda punya rujukan utama dalam penyusunan APBD TA 2026.
“Pedoman ini menjadi rujukan utama bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun dokumen APBD secara tepat waktu, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan arah kebijakan nasional," kata Rikie, dalam keterangannya dikutip pada Selasa, 23 September 2025.
Maka itu, menurut dia, penting kegiatan diseminasi karena strategis. Ia mengatakan kegiatan deseminasi diperlukan agar aturan yang dihasilkan benar-benar operasional, sinkron, dan aplikatif di daerah.
