Kemendagri Tekankan Anggaran 2026 Harus Efektif, Inovatif dan Pro ke Masyarakat
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Jajaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diimbau terus berinovasi dan menciptakan program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat. Penting dalam komitmen untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan 2026.
Demikian disampaikan Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean saat memimpin Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 di Aula BSKDN pada Senin, 28 Juli 2025.
Noudy menjelaskan fokus kerja Kemendagri pada 2026 diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti pengendalian inflasi, swasembada pangan, penurunan stunting, makan bergizi gratis. Selain itu, mendukung sekolah rakyat, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan lainnya.
Dia pun menyinggung program strategis nasional yang jadi penugasan Kemendagri juga akan menjadi perhatian. Noudy merincikan program seperti penguatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pembinaan APBD dan BUMD, penataan kelembagaan PKK dan Posyandu, serta penguatan tata kelola partai politik.
Lebih lanjut, dia menuturkan program inovatif dan berbasis data juga menjadi fokus lainnya dalam penyusunan usulan anggaran tahun 2026. Selain itu, program yang diusulkan juga harus sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) yang diemban BSKDN. Menurut dia, hal itu sekaligus terintegrasi dengan prioritas Presiden, prioritas nasional dan prioritas Kemendagri.
"Program yang tidak berbasis data, tidak inovatif, dan tidak relevan dengan arah pembangunan nasional, akan ditinggalkan,” ungkap Noudy.
Pun, ia juga menekankan kenaikan signifikan pagu anggaran Kemendagri dari Rp3,2 triliun menjadi Rp7,8 triliun pada tahun 2026 merupakan bentuk kepercayaan terhadap peran strategis Kemendagri dalam pembangunan nasional. Maka itu, kata dia, kepercayaan tersebut harus dijawab dengan perencanaan program yang akurat, berbasis kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada hasil.
