Peran Polri dalam Mewujudkan Swasembada Jagung Nasional Tuai Respons Positif

Jakarta – Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini tak lagi sebatas menjaga keamanan dan menindak kriminal. Di era ketahanan pangan, Polri mulai dilibatkan dalam proyek besar: swasembada jagung nasional.

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, menilai langkah ini sebagai bentuk sinergi lintas sektor yang patut diapresiasi. Ia menyebut, kontribusi Polri dalam sektor pertanian semakin nyata dan strategis.

"Polri sekarang bukan hanya aparat penegak hukum. Mereka ikut membangun, termasuk di sektor pertanian. Ini sangat penting untuk mendukung target swasembada jagung 2027," ujar Haidar di Jakarta, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Pemerintah tengah mengejar target ambisius untuk memenuhi kebutuhan jagung nasional yang terus meningkat, terutama dari sektor pakan ternak dan konsumsi rumah tangga. Haidar menyebut, keberhasilan program ini bergantung pada keamanan distribusi, ketersediaan pupuk, dan perlindungan terhadap lahan produktif.

“Banyak lahan pertanian terancam alih fungsi. Polri bisa jadi penjaga agar petani tetap punya akses ke tanah dan sarana produksi,” tegasnya.

Tak hanya menjaga keamanan, Polri juga terlibat dalam edukasi langsung lewat peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa. Mereka mendampingi petani, membantu distribusi, bahkan ikut memantau harga pasar agar tak dimonopoli tengkulak.

"Polri turun ke lapangan, membantu petani distribusikan jagung. Ini berpengaruh pada stabilitas harga dan kepercayaan petani," lanjut Haidar.

Ia menyebut, beberapa wilayah seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung mulai menunjukkan hasil menggembirakan berkat keterlibatan Polri. Produktivitas meningkat, dan petani merasa lebih terlindungi.

Haidar juga menekankan perlunya peran Polri dalam pengawasan anggaran pertanian. Ia mengingatkan bahwa ketegasan dan empati Polri adalah kunci agar program ini benar-benar berpihak pada rakyat kecil.

"Petani harus bisa bekerja tanpa rasa takut. Polri punya tanggung jawab untuk jamin rasa aman itu," katanya.

Lebih jauh, Haidar mendorong Polri menjadi jembatan antara petani, pemda, dan investor dalam pengembangan kawasan pertanian. Menurutnya, kehadiran Polri bisa memperkuat kepercayaan antar pihak.

“Ini soal trust. Kalau Polri netral dan berpihak pada rakyat, iklim investasi juga akan lebih sehat,” ujarnya.

Ia juga menyinggung keberhasilan Polri dalam membongkar jaringan beras oplosan. Menurutnya, hal itu harus menjadi momentum memperkuat pengawasan pada distribusi pangan lainnya, termasuk jagung dan pakan ternak.

“Satgas pangan harus diperkuat. Jangan sampai kejahatan pangan terus berulang dengan cara yang berbeda,” tegasnya.

Haidar memuji kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai berhasil melampaui peran tradisional Polri.

"Beliau bukan hanya mengamankan negara, tapi ikut menyelesaikan persoalan struktural, termasuk soal pangan. Ini luar biasa," kata Haidar.

Di akhir pernyataannya, Haidar mengajak semua elemen untuk mendukung peran Polri dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Petani butuh pendampingan. Polri harus terus bersama rakyat. Dengan begitu, kita bisa wujudkan Indonesia mandiri pangan,” pungkasnya.