Kepala BSKDN Kemendagri Sebut Transjatim Koridor VII jadi Ekosistem Inovasi Daerah
- Istimewa
Kemacetan setiap tahunnya menurunkan produtivitas nasional hingga 0,5 persen. Itu juga setara dengan kerugian ekonomi sekitar 4 miliar dolar AS per tahun. Di kawasan metropolitan Surabaya dan sekitarnya, dampaknya bahkan lebih signifikan.
Lanjut Yusharto, sementara kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur mencapai 26,52 juta unit pada 2024, meningkat lebih dari 5 persen. Maka peningkatan ini berpotensi menimbulkan beban ekonomi baru, mulai dari penurunan kualitas udara hingga meningkatnya subsidi energi.
"Transjatim sebagai transportasi massal berperan vital dalam mengatasi persoalan yang terjadi, dengan kapasitas angkut yang jauh lebih besar dan tarif yang terjangkau, layanan ini menjadi alternatif nyata untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," ujarnya.
Di sisi lain, hadirnya koridor baru Transjatim, jelas Yusharto, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dimana titik beratnya adalah pengembangan transportasi publik dalam rangka mengurangi kemacetan dan polusi.
Selain itu, pengembangan Transjatim juga mendukung Agenda Net Zero Emission 2060 dan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-11, yaitu menciptakan kota dan komunitas yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
"Kementerian Dalam Negeri salah satu kementerian yang membina penyelenggaraan inovasi di seluruh Indonesia, kami mendukung langkah perluasan koridor ketujuh ini sebagai wujud nyata peningkatan kualitas layanan publik di Jawa Timur melalui proses pengembangan ekosistem inovasi," pungkasnya.
