160 Guru Sekolah Rakyat Ramai-Ramai Mundur, DPR Soroti Infrastruktur Amburadul
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyoroti gelombang pengunduran diri 160 guru dari program Sekolah Rakyat yang dinilai sebagai penanda bahwa pembangunan infrastruktur dasar belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut. Ia mengatakan, pembangunan sekolah sebaiknya memperhatikan kemudahan akses bagi siswa dan guru.
“Kalau kita bicara pendidikan, maka air bersih, sanitasi, listrik, dan akses jalan bukan pelengkap, tapi kebutuhan pokok. Bagaimana guru bisa betah mengajar kalau mereka ditempatkan di lokasi yang bahkan kebutuhan dasarnya saja tidak tersedia?” kata Irine, Selasa 29 Juni 2025.
Seperti diketahui, sebanyak 160 guru yang semula akan mengajar di Sekolah Rakyat ramai-ramai mengundurkan diri. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap alasan para guru mengundurkan diri lantaran merasa penempatannya di Sekolah Rakyat jauh dari tempat tinggalnya.
Adapun sistem perekrutan guru untuk sekolah rakyat ini telah diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Saat ini, total ada 100 Sekolah Rakyat yang dibangun di seluruh wilayah Indonesia, dengan lebih dari 9.700 siswa di semua jenjang.
Irine menilai, mundurnya seratusan guru dalam waktu bersamaan memperjelas persoalan mendasar yang sudah lama dikhawatirkan Komisi V DPR, yakni kurangnya perencanaan lintas sektor dalam proyek Sekolah Rakyat.
"Mundurnya ratusan guru secara bersamaan perlu menjadi evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan serta koordinasi lintas sektor pada proyek Sekolah Rakyat, utamanya pemenuhan infrastuktur," jelasnya.
Irine pun menyinggung kondisi sekolah rakyat yang dibangun di daerah pemilihannya yakni di Maluku Utara.
