160 Guru Sekolah Rakyat Ramai-Ramai Mundur, DPR Soroti Infrastruktur Amburadul
“Pemerintah melalui kementerian terkait tidak boleh membiarkan kampung di sekitar sekolah rakyat dibiarkan tertinggal,” tegas Irine.
Lebih lanjut, anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur, transportasi, dan pekerjaan umum (PU) itu mempertanyakan apakah infrastuktur seperti sistem penyediaan air minum (SPAM) hingga sanitasi diperhatikan di sekolah rakyat yang berada di daerah seperti di Maluku Utara.
Sebab, kata Irine, infrastruktur di Maluku Utara sebagai salah satu wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih perlu perhatian dari Pemerintah.
"Dikatakan ada 100 sekolah rakyat, dua di antaranya ada di Maluku Utara. Pertanyaan saya adalah, SPAM-nya ada nggak? Sanitasi nya di mana? Dan jangan sekali-sekali memprioritaskan program prioritas pemerintah pusat dari Pak Prabowo, dibangun, dilakukan, tetapi meninggalkan masyarakat sekitar," paparnya.
"Sekolah Rakyatnya jadi, ada SPAM-nya, sanitasinya bagus, tapi kampung yang di situ dilupakan. Ini seringkali terjadi. Kita tidak ingin seperti itu,” tambah Irine.
Di sisi lain, Irine mendesak Kementerian Sosial untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian PU, PLN dan pemerintah daerah agar setiap lokasi Sekolah Rakyat memiliki infrastruktur dasar yang memadai sejak awal perencanaan. Termasuk ketersediaan sarana prasarana bagi tenaga pengajar, khususnya yang rumahnya jauh dari lokasi tempatnya mengajar.
“Baik dari sisi akomodasi, transportasi, atau mungkin ketersediaan mess untuk tenaga pengajar yang tempat tinggalnya jauh. Karena banyak yang mundur akibat masalah jarak rumah dan tempatnya mengajar berjauhan,” ungkap Irine.
