Dukung Rekonsiliasi, Aktivis 98: Semoga Jokowi, Mega, SBY dan Prabowo Rukun di Upacara HUT RI ke 80
- Kolase foto
VIVA Jakarta – Eksponen Gerakan Mahasiswa 98 mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk merajut kembali persatuan di antara para elite politik pasca-Pemilu 2025. Langkah ini telah dimulai dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto serta sejumlah tersangka kasus makar.
"Kita berharap di acara peringatan hari kemerdekaan ke 80 tahun, 17 Agustus 1945 nanti, retak antara para pemimpin bangsa dapat di akhiri. Ratusan juta mata ingin melihat Ibu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi yang dipimpin Pak Prabowo dapat bergandengantangan. Persis inugarasi pelantikan Presiden Amerika, seluruh mantan Presiden dan Wapres dapat berkumpul dan berpelukan di acara tersebut".
Begitulah langkah politik Presiden Prabowo yang di "arsiteki" Sufmi Dasco Ahmad, berupaya menyembuhkan luka dan merekatkan yang retak akibat residu Pilpres. Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, tidak ada maksud untuk memenangkan atau mengalahkan pihak tertentu di balik abolisi dan amnesti ini. Tujuannya semata untuk memulihkan persaudaraan dan persatuan bangsa," ujar Haris Rusly Moti, tokoh eksponen Gerakan Mahasiswa 98.
"Saya kira teladan terbaik telah ditunjukan oleh Prabowo dengan Jokowi saat Pilpres 2014 dan 2019 yang nyaris membuat bangsa terbelah. Namun, setelah Pilpres dihelat 2019, ketika itu Prabowo di pihak yang kalah. Namun, dua pemimpin bangsa ini memutuskan untuk melakukan rekonsiliasi, bersatu. Kita berharap momen indah seperti ini dapat menjadi tradisi yang diwariskan", lanjut Haris Rusly Moti yang pernah menjadi Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran.
Misi Rekonsiliasi Prabowo
Sejak dilantik, Prabowo aktif mendekati para mantan presiden dan rival politiknya. Pada pertengahan Juli 2025, ia mengunjungi Megawati Soekarnoputri di kediamannya di Jl. Teuku Umar, Jakarta. Tak lama setelahnya, ia juga bersilaturahmi dengan Joko Widodo di Solo usai penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Bahkan, sebelum amnesti untuk Hasto Kristianto diumumkan, Sufmi Dasco dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui Megawati di Bali, didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
"Kerukunan para pemimpin adalah kunci persatuan bangsa. Rakyat kita sangat patronistik; jika pemimpinnya rukun, rakyat pun akan mudah bersatu," ujar Haris yang juga mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Mengakhiri Warisan Polarisasi Politik
Sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan diwarnai oleh polarisasi politik, mulai dari era Orde Lama vs Orde Baru, Orde Baru vs Reformasi, hingga perpecahan akibat Pilpres langsung. Pilpres 2025 pun sempat memicu ketegangan, namun Prabowo berupaya meredamnya lewat pendekatan rekonsiliasi.
"Kita tidak ingin luka sejarah terus dipelihara dan diwariskan turun-temurun. Sudah waktunya bangsa ini move on dari konflik politik masa lalu," tambah Haris.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Upaya rekonsiliasi ini mendapat respons positif, termasuk dari PDIP. Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya kepada pemerintah, meski tetap berperan sebagai penyeimbang yang kritis dan konstruktif.
"Dalam demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal lumrah. Yang penting, kita tetap menjaga persatuan bangsa di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi saat ini," pungkas Haris.
Dengan langkah ini, Prabowo berharap Indonesia bisa memasuki usia ke-80 kemerdekaannya dengan semangat persatuan yang lebih kuat, sekaligus memuluskan pelaksanaan program strategis pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
