Polemik Ambalat, DPR Minta Pemerintah RI Beri Respons Diplomatik yang Tegas dan Terukur ke Malaysia

Jakarta, VIVA - Langkah Pemerintah Malaysia yang menolak penggunaan istilah Laut Ambalat jadi sorotan DPR RI. Pemerintah RI diminta DPR untuk bisa merespons diplomatik secara cermat dan terukur untuk menentukan posisi nasional terkait wilayah maritim di Blok Ambalat.

Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia. Menurut Farah, persoalan ini melampaui perdebatan semantik dan menyentuh prinsip kedaulatan.

Bagi dia, cara Malaysia yang menolak nomenklatur 'Ambalat' merupakan langkah yang secara langsung menantang landasan historis dan yuridis RI. Maka itu, ia menyarankan agar pemerintah RI perlu memberi respons diplomatik yang tegas dan terukur. 

Farah mengatakan seperti itu karena penting untuk menegaskan posisi RI. Selain itu, sikap tegas RI juga mesti dilakukan untuk mencegah preseden yang dapat merugikan kepentingan nasional di masa depan.

“Penting bagi kita untuk menyikapi perkembangan ini secara cermat agar tidak menciptakan preseden yang kurang menguntungkan di masa depan. Sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi kedaulatan nasional,” kata Farah, dalam keterangannya, Minggu, 10 Agustus 2025.



Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia

Photo :

• Istimewa

Lebih lanjut, dia bilang penting konsistensi dari pihak RI dalam menyuarakan posisinya. Menurut dia, penggunaan istilah 'Blok Ambalat' secara berkelanjutan di setiap forum internasional merupakan penegasan yang esensial terhadap landasan hukum RI berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Namun, Farah menekankan respons tegas RI bukan berarti menutup pintu dialog. Ia mendorong agar diplomasi RI tetap berjalan pada koridor yang konstruktif.

“Fokus utama kita seharusnya bukan untuk mempertajam perbedaan semantik, melainkan untuk mencari titik temu yang adil dan permanen," jelas politikus PAN itu 

"Diplomasi kita harus mampu menavigasi perbedaan ini dengan bijaksana, mempertahankan prinsip kedaulatan tanpa harus menciptakan konflik yang tidak perlu,” jelasnya.

Kemudian, dia juga mengapresiasi langkah terobosan yang disepakati kedua kepala negara, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menjajaki opsi pengembangan bersama (joint development). Menurut Farah, hal itu sebagai langkah pragmatis yang patut didukung.

Tapi, ia juga mengingatkan agar pemerintah turut mengkonsultasikan setiap rincian teknisnya dengan Komisi I DPR RI untuk memastikan kepentingan nasional terlindungi.

“Kami sangat mengapresiasi visi kedua pemimpin untuk menjembatani sengketa batas ini melalui kerja sama ekonomi. Ini adalah cara cerdas untuk mengubah potensi konflik menjadi area kemakmuran Bersama," tuturnya.

Dia menuturkan opsi joint development bisa menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan sembari perundingan teknis terus berlangsung.

Pun, Farah menambahkan bahwa kedekatan personal antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim menjadi modalitas krusial yang mesti dimanfaatkan secara optimal.

Bagi dia, hubungan baik kedua kepala negara itu juga sebagai aset diplomasi yang tak ternilai. Ia menekankan hal itu sebagai momentum terbaik untuk mempercepat penyelesaian sengketa yang telah berlarut-larut.

"Kepercayaan dan persahabatan di tingkat tertinggi harus bisa diterjemahkan menjadi solusi konkret di tingkat teknis yang menguntungkan kedua negara, dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing,” ujarnya.