Waste to Energy Jadi Prioritas Nasional, Kemendagri Siap Kawal Implementasi di Daerah
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Pemerintah melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan realisasi program Waste to Energy (WtE) atau pengelolaan sampah menjadi energi di daerah. Sampah kini sudah jadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Demikian disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam forum diskusi bertema 'Waste to Energy' di Command Centre BSKDN pada Selasa, 29 Juli 2025.
Yusharto menuturkan, saat ini pengelolaan sampah bukan hanya jadi isu lingkungan dan pelayanan dasar semata. Namun, saat ini sampah juga menjadi satu dari tujuh PSN baru yang ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Maka itu, Yusharto mengimbau agar seluruh pemerintah daerah (Pemda) bisa mempercepat langkah konkret dalam implementasi WtE.
Dijelaskan dia, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, pemerintah mengatur percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan di berbagai kota besar. Namun, ia menilai implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan mulai aspek pendanaan, regulasi teknis, hingga kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo
- Istimewa
Menurut dia, keberhasilan implementasi WtE bergantung pada kepemimpinan daerah, kapasitas kelembagaan, kesiapan teknologi serta skema pembiayaan yang tepat. "Oleh karena itu, forum ini menjadi ruang strategis untuk berbagi praktik baik dan menyusun strategi bersama,” kata Yusharto.
Dalam forum diskusi itu, hadir Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Proyogo. Ia bilang penting pendekatan berbasis budaya lokal dalam penerapan WtE. Ia menyampaikan, di wilayahnya ada keterlibatan tokoh masyarakat atau agama seperti kiai menjadi kunci dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah.
"Ajak tokoh masyarakat, libatkan, ajak duduk untuk menyuarakan, mensounding gerakan ini (WtE), sampah ini bukan hanya soal kebijakan, tidak murni policy jadi butuh didukung semua pihak," jelas Yusuf.
Hal senada diutarakan Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab. Ia membeberkan praktik dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah.
Balgis menekankan perlu juga melibatkan komunitas dan organisasi perempuan sebagai kekuatan utama dalam edukasi serta pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Kata dia, Pekalongan juga sudah membentuk satgas darurat pengelolaan sampah dan menjadikan zero waste sebagai arah kebijakan pembangunan.
"Kami juga melibatkan sekolah dimulai dari PAUD sampai akademi (perguruan tinggi) untuk membina landasan mengubah mindset dan menciptakan budaya bersih sejak dini," ujar Yusuf.
Adapun dalam diskusi itu, turut dihadiri narasumber lainnya seperti Bupati Aceh Selatan Mirwan, Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin, dan Head of System Innovation Section (NIES) Minoru Fujii
