Haruskan Presiden Prabowo Turun untuk Benahi BGN?
- Istimewa
VIVA Jakarta – Pasca penahanan terhadap eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, harapan agar badan tersebut dibenahi, terus menguat. Presiden sudah menunjuk Nanik S Deyang menggantikan Dadan yang kini ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pembenahan terhadap BGN, menguat menyusul berbagai kritik publik dalam pelaksanaan programnya yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan kritik publik sudah berlangsung sejak pertama kali program ini dijalankan. Di awal, muncul masalah keracunan makanan MBG. Lalu, banyak pengadaan yang mendapat sorotan tajam publik, seperti motor listrik, kaos kaki dan lainnya. Berbagai pengadaan ini juga diusut oleh Kejagung. Termasuk kepemilikan yayasan yang diduga terkait erat dengan para pimpinan BGN tersebut.
Dadan Hindayana ditetapkan tersangka korupsi MBG
- TV One News
Muncul pertanyaan, untuk membenahi badan ini dan programnya yang merupakan salah satu program prioritas dan menjadi andalan Presiden, perlukah Presiden Prabowo turun melakukan pembenahan langsung?
"Saya kira soal turun gunung atau tidak itu saya kira pasti Presiden akan memberi atensi khusus mengingat MBG ini merupakan program prioritas Prabowo," kata analis politik, Arif Nurul Imam, kepada VIVA Jakarta.
Arif Nurul Imam, Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia
- Istimewa
Menurut Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, itu menilai mekanisme monitoring pelaksanaan MBG harus diperbaiki. Dengan begitu, maka tujuan dari program ini sejalan dengan yang dilakukan di lapangan.
"Kalau kemudian banyak kekurangan di sana sini bagaimana kemudian monitoring terhadap praktik kegiatan di lapangan bisa dipantau dan update dari menit ke menit. Itu saya kira yang jauh lebih penting. Mekanismenya," terang Arif.
Bahwa di internal BGN ada Deputi Monitoring. Menurutnya ini bisa dimaksimalkan oleh pemerintah. Membangun sistem monitoring yang kuat harus dilakukan, agar program MBG dalam efektif.
Selain itu, lanjut Arif, Presiden Prabowo juga sudah memerintahkan Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, untuk memonitoring berbagai program prioritas pemerintah. Diantaranya adalah MBG ini.
"Dan saya kira ini tinggal bagaimana intensitas dalam pelaksanaan monitoring dan membangun sistem monitoringnya," katanya.
Para tersangka yakni eks Kepala BGN dan eks kedua wakilnya, diduga melakukan mark up harga pengadaan beberapa barang pada BGN. Diantaranya adalah sepeda motor listrik sebanyak 21.801 unit. Pengadaan ini total anggarannya Rp1,035 triliun.
