Relawan Setuju Prabowo Pangkas Komisaris dan Tantiem di BUMN, Tasrif: Dukung Penuh
- Dok Pribadi
VIVA Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto, dalam reformasi besar-besaran pada tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan memangkas jumlah komisaris dan penghapusan tantiem, harus didukung penuh.
Itu ditegaskan oleh Penasehat Relawan Gen Pro Indonesia, Tasrif M. Saleh. Menurut Tasrif, apa yang disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di MPR, DPR dan DPD pada Jumat kemarin dengan menghapus tantiem dan pemangkasan jumlah komisaris, sejalan dengan efisiensi pemerintah.
"Sebagai relawan, kami dukung penuh rencana Presiden Prabowo untuk memangkas jumlah komisaris dan dana bonus/tentiem untuk direksi dan komisaris BUMN karena bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi," kata Tasrif dalam keterangan tertulisnya yang diterima VIVA Jakarta, Sabtu 16 Agustus 2025.
Menurut Tasrif, tidak masuk akal memang kalau BUMN selalu rugi tapi jabatan komisarisnya malah gemuk. Apalagi seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, ada komisaris maupun direksi di BUMN yang terima tantiem hingga Rp 40 miliar tapi jarang rapat.
Lebih lanjut, menurutnya kebijakan ini adalah gebrakan yang bagus. Maka ke depan, perlu gebrakan-gebrakan lainnya dari Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Apabila ada sesuatu yang ganjil dan bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran, bahkan sebagai relawan kami menunggu gebrakan-gebrakan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia emas 2045," ujarnya.
Selain soal tantiem, Tasrif menegaskan pihaknya juga mendukung Presiden yang menyoroti adanya oknum pejabat pembeking tambang. Akibatnya anggaran bocor, tidak efisien. Bahkan cara ini justru memperkaya oknum pejabat saja.
Pernyataan Tegas Prabowo
Presiden RI Prabowo Subianto.
- Antara FOTO
Pernyataan Prabowo yang menghapuskan tantiem atau bonus sebagai penghargaan kinerja, menjadi sorotan utama. Sebab dengan gaya yang lugas dan tegas, Prabowo memastikan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris. Apalagi jumlahnya terbilang fantastis bila ditotal.
Apa saja ketegasan Presiden Prabowo menyikapi tantiem yang diterima komisaris-komisaris di BUMN?
Akal-akalan Saja
"Saya tidak mengerti apa arti tantiem. Itu akal-akalan saja".
Pernyataan tegas tersebut meluncur dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mengutarakan kejujurannya bahwa tidak tahu apa arti tantiem. Bahkan Kepala Negara menduga, istilah ini sengaja digunakan agar masyarakat tidak mengerti sepenuhnya mekanismenya.
Dihapus, Tantiem bagi BUMN Merugi
Presiden Prabowo menyampaikan dengan tegas, bahwa komisaris bahkan sampai direksi sekalipun di BUMN yang perusahaannya mengalami kerugian, maka tidak lagi berhak menerima tantiem. Hal ini dicanangkan sebagai langkah efisiensi dan akuntabilitas.
Rapat Sekali Sebulan tapi Dapat Tantiem Rp 40 Miliar
"Masak ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tapi tantiemnya Rp 40 miliar setahun?"
Presiden Prabowo menyampaikan kritik dan keheranannya. Sebab ada komisaris atau pejabat di BUMN yang partisipasinya minim, tetapi mendapat honor yang fantastis. Imbalan ini dinilai tidak proporsional. Ketegasan Presiden ini disambut riuh anggota parlemen.
Jumlah Komisaris Dipangkas, Terlalu Banyak
"Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang. Kalau bisa, cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan tantiem,".
Prabowo menyoroti BUMN yang dalam pengelolaannya tidak benar. Ada BUMN yang sebenarnya merugi, tetapi jumlah komisarisnya sangat banyak. Untuk itu, Presiden ingin lebih wajar. Maka ia menegaskan untuk memangkas jumlah komisaris di BUMN, serta menghapus tantiem untuk mereka sepenuhnya.
Keberatan Tantiem Dihapus? Ini Penegasan Prabowo
Nampaknya Presiden Prabowo sadar, bahwa keputusan-keputusannya terkait BUMN termasuk menghapus tantiem, membuat banyak pihak tidak nyaman, tidak setuju. Tapi di sini, Prabowo memberi pilihan tegas.
“Kalau keberatan tidak menerima tantiem, langsung berhenti saja.”
Riuh tepuk tangan dan dukungan dari anggota parlemen yang menyaksikan sikap tegas Kepala Negar tersebut.
Wow, Bisa Efisiensi Sampai Rp 8 Triliun
Dengan menghapus tantiem bagi komisaris-komisaris BUMN, ternyata memberi dampak yang besar untuk anggaran negara. Rosan Roeslani, CEO BPI Danantara, sebelumnya menyebut kalau penghapusa tantiem dan pemotongan intensif di BUMN, bisa menghemat anggaran negara sampai Rp 8 triliun.
"Penghematannya itu dari yang kita lakukan itu conservatifly sekitar Rp 8 triliun per tahun," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu 6 Agustus 2025.
