Mendes Targetkan Koperasi Desa Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Desa
- Dok. Ist
VIVA Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan sebagian besar pendapatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dikembalikan kepada masyarakat desa. Menurutnya, sekitar 80 persen hasil usaha koperasi akan dinikmati masyarakat, sementara 20 persen sisanya dialokasikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD).
Program KDKMP merupakan bagian dari 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia yang menjadi turunan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
Yandri menilai pengelolaan ekonomi desa yang efektif menjadi salah satu kunci dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
“Karena kami di Kementerian Desa tentu ingin sekali program ini benar-benar sukses dan berhasil karena dia menggunakan dana desa,” ujar Yandri saat menghadiri Seminar Nasional KDKMP di Sasana Kriya TMII, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan, KDKMP merupakan strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa melalui tata kelola yang lebih produktif.
Yandri juga membantah anggapan bahwa pemerintah memangkas dana desa untuk mendukung pembentukan KDKMP. Menurutnya, yang dilakukan pemerintah hanyalah penyesuaian mekanisme pengelolaan anggaran.
“Tidak pernah dipotong oleh Menteri Keuangan tapi diubah tata kelolanya,” kata Yandri.
Ia menegaskan besaran dana desa tetap utuh, sedangkan perubahan hanya dilakukan pada tata kelola pemanfaatannya agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Ke depan, Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi pusat kegiatan ekonomi di desa sekaligus menjadi saluran berbagai program pemerintah kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota mengatakan KDKMP dibentuk agar produk dari berbagai sektor industri dapat menjangkau masyarakat pedesaan dengan distribusi yang lebih efisien.
Menurutnya, keberadaan KDKMP memungkinkan masyarakat desa memperoleh barang yang selama ini lebih mudah diakses di perkotaan dengan harga yang lebih adil. Selain itu, warung-warung di desa diharapkan memperoleh manfaat dari rantai distribusi yang lebih pendek sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.
Joao menegaskan KDKMP akan dikelola secara profesional dan transparan. Melalui jaringan distribusi yang dimiliki koperasi, harga barang diharapkan lebih stabil dan pasokan lebih terjamin.
