Soroti Revisi UU Pemilu, Puan Ingatkan Kader PDIP Siap Hadapi Gejolak Politik
- Antara FOTO
Denpasar, VIVA - Kader PDI Perjuangan (PDIP) terutama legislator di DPR diminta bersiap menghadapi berbagai dinamia politik terutama terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Hal itu penting karena revisi UU Pemilu sangat menentukan ruang gerak jelang Pemilu 2029.
Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menuturkan saat memberikan sambutan pada penutupan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, penting juga konsolidasi yang solid.
Puan bilang selain konsolidasi, organisasi yang solid adalah kekuatan bagi partai berlambang kepala banteng itu dalam menggalang dukungan dari rakyat.
"Apa pun Undang-Undang Pemilu yang akan dihasilkan, tidak ada pilihan yang mudah. Semua pilihan tetap membutuhkan kesiapan partai kita," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025.
Dijelaskan Puan, para anggota legislatif PDIP mesti bisa memberi kontribusi nyata dalam membangun soliditas partai. Lalu, bisa mempersatukan kader-kader partai dalam semangat gotong royong untuk kerja-kerja politik di daerah pemilihannya untuk rakyat.
"Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta bimtek yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh disiplin dan semangat,” lanjut Puan yang juga menjabat Ketua DPR RI itu.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
- Antara FOTO
Kemudian, ia juga mengingatkan bahwa perjuangan PDIP adalah proses yang terus-menerus memperjuangkan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.
Kata Puan, setiap generasi memiliki medan juangnya sendiri yang harus dijawab oleh kerja-kerja politik.
"Dalam berjuang, kita tidak akan takut pada jalan yang terjal, yang paling kita takutkan adalah hati yang mudah menyerah," katanya.
Adapun Bimtek di Bali dengan beragenda konsolidasi partai itu dihadiri jajaran pengurus DPP PDIP. Selain itu, ada 3.218 anggota Fraksi PDIP di DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, seluruh anggota Fraksi PDIP DPR RI, serta para kepala daerah dari PDIP. (Ant)