Rakyat Diimbau Jangan Pilih Caleg DPR 2029 yang Abaikan Aspirasi Tuntutan 17+8

VIVA Jakarta - Massa pendemo dari aliansi masyarakat sipil dan elemen mahasiswa yang berunjuk rasa di DPR/MPR diminta tak memilih caleg DPR di Pemilu 2029 yang tak mendukung tuntutan rakyat 17+8.

Permintaan itu disampaikan kreator konten sekaligus influencer Andovi da Lopez di depan massa yang berunjuk rasa di Komplek DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.

"2029 enggak usah 'vote-in' mereka sama sekali," kata Andovi dikutip pada Sabtu, 8 September 2035.

Andovi mengingatkan massa bahwa Jumat kemarin 5 September 2025 sebagai tenggat waktu bagi pemerintah untuk memenuhi tuntutan 17+8. Tuntutan itu digaungkan dalam aksi demonstrasi beberapa hari terakhir.

Tuntutan 17+8 itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, 17 tuntutan yang diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.

Sementara, delapan tuntutan lainnya harus dipenuhi setidaknya dalam kurun waktu satu tahun atau paling lambat 31 Agustus 2026.



Influencer Andovi da Lopez

Photo :

• Antara FOTO

Andovi menyampaikan dalam aksi mendesak pemenuhan tuntutan 17+8, bahwa kekuatan terbesar rakyat Indonesia adalah suara masing-masing.

Maka itu, jika DPR maupun elemen negara gagal memenuhi tuntutan itu, Andovi mengajak masyarakat Indonesia agar tak usah memilih para anggota yang saat ini duduk di DPR maupun pemerintah dalam Pemilihan Umum pada 2029.

"Aksi tindakan paling kecil yang gue bisa lakukan adalah gue ingat nama-nama ini. Dan, gue gak akan pernah 'vote-in' mereka lagi," ujarnya.

Menurut dia, ajakannya itu adalah bagian dari sanksi bagi mereka yang tidak berusaha memenuhi tuntutan rakyat tersebut.

Maka itu, dia mendesak para anggota DPR untuk memanfaatkan jangka waktu empat tahun ke depan sebagai momen untuk membuktikan diri dengan memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut.

Andovi bilang, tuntutan 17+8 merupakan dokumen yang hidup dan akan terus berkembang. Maka itu, ia mendesak masyarakat agar terus mengawal tuntutan-tuntutan tersebut untuk segera dipenuhi.

Adapun dlam tuntutan rakyat 17+8, para demonstran mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik TNI dari pengamanan sipil. Lalu, memastikan tidak ada kriminalisasi demonstran dan mendesak pembentukan Tim Investigasi Independen kasus Affan Kaurniawan dan semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025 dengan transparan.

Dalam tuntutan itu juga mendesak membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru (termasuk pensiunan), memublikasikan transparansi anggaran dan mendorong Badan Kehormatan (BK) DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk selidiki melalui KPK.

Selain untuk Presiden dan DPR, tuntutan jangka pendek juga mendesak ketua partai politik untuk memecat atau menjatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kegaduhan publik. Kemudian, mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis dan melibatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tuntutan untuk Polri bahwa suara masyarakat juga mendesak pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, penghentian tindakan kekerasan polisi, kepatuhan SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Disuarakan juga agar menangkap serta memproses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan serta melanggar HAM.

Bagi TNI, tuntutan tersebut juga mendesak mereka untuk segera kembali ke barak, menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambilalih fungsi Polri dan memenuhi komitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Sedangkan, tuntutan untuk kementerian di sektor ekonomi yaitu mendesak kepastian upah layak untuk seluruh angkatan kerja di seluruh Indonesia. Penting juga pengambilan langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan perlindungan buruh kontrak. Kemudian, dibukanya dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan tenaga alih daya (outsourcing).

Sementara, delapan tuntutan jangka panjang seperti pembersihan dan reformasi DPR besar-besaran. Selain itu, reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif, penyusunan rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

Kemudian, pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor serta reformasi kepemimpinan dan sistem di Kepolisian agar profesional dan humanis.

Selanjutnya penarikan TNI ke barak tanpa pengecualian. Pun, perlu penguatan Komnas HAM dan pengawas lembaga independen serta peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. (Ant)