Purbaya Yudhi Sadewa Jadi Menkeu Baru, Pasar Tunggu Jurus Atasi Perlambatan Ekonomi
- Instagram Prabowo Subianto
VIVA Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Purbaya juga sudah dilantik Prabowo di Istana Negara, Senin kemarin.
Pergantian Sri Mulyani ke Purbaya dinilai menandai penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional. Era Prabowo dipersepsikan ingin lebih menekankan pada peran aktif pemerintah dalam pembangunan.
Menurut ekonom INDEF Ariyo Irhamna, langkah pergantian itu konsisten dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat. Selain itu, penting Langkah yang tepat untuk pemulihan perlambatan ekonomi.
“Saya menilai prioritas jangka pendek Menteri Keuangan harus fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi, sambil menjaga stabilitas fiskal dan sosial,” kata Ariyo kepada awak media, Selasa, 9 September 2025.
Ariyo menganalisa sejak awal ada perbedaan ideologis yang jelas antara Sri Mulyani dengan Prabowo selaku kepala negara.
Pemikiran Sri Mulyani dinilai cenderung menekankan prinsip peran pemerintah yang minim dalam ekonomi. Hal itu dengan menyerahkan sebagian besar dinamika pada mekanisme pasar.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat dilantik Prabowo di Istana.
- Instagram Sekretarat Kabinet
Adapun Prabowo digambarkan ingin menerapkan kebijakan yang mendorong peran aktif dan optimal pemerintah melalui instrumen fiskal strategis, pembiayaan, dan penguatan BUMN.
“Pergantian ini menjadi langkah konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat,” jelas Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina itu.
Lebih lanjut, dia menuturkan ada dua kebijakan yang bisa segera diterapkan Purbaya. Salah satunya menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75–80 juta per tahun.
Dia mengatakan demikian karena langkah itu bisa dilakukan agar ruang konsumsi masyarakat menengah ke bawah lebih luas. Selain itu, menurunkan tarif PPN menjadi 10% dengan 1% ditanggung pemerintah (PPN DTP).
Ariyo menuturkan dengan langkah itu bisa membuat daya beli rumah tangga bisa tetap terjaga. "Tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara,” lanjut Ariyo.
Lantas, terkait reaksi pasar, Ariyo menganalisa penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sehari setelah pelantikan merupakan hal yang wajar.
“Pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan baru. Penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respon awal terhadap ketidakpastian,” ujarnya.
Pun, ia juga menyampaikan catatan penting agar disiplin fiskal tetap dijaga. Kata dia, Purbaya mesti harus benar-benar menjaga disiplin fiskal,
"Agar APBN tidak berubah menjadi ‘ATM tanpa batas’ yang terus dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa prioritas,” tutur Ariyo.
Kemudian, ia menambahkan perlu ada kebijakan ke depan agar kecepatan implementasi serta komunikasi yang efektif karena akan menjadi kunci keberhasilan.
“Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien,” sebutnya.
