APBD Sulut 2025 Dievaluasi: Dana Pegawai Membesar, Infrastruktur dan Stunting Terancam Terabaikan

Dari evaluasi P-APBD Provinsi Sulawesi Utara TA 2025 menunjukkan isu strategis seperti antara lain tingginya belanja pegawai, rendahnya belanja infrastruktur (belum memenuhi mandatory 40%).

Lalu, ada juga isu lainnya seperti lemahnya tagging stunting dan kemiskinan ekstrem, permasalahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penguatan urusan pemerintahan umum.

"Oleh karenanya perlunya pengendalian belanja nonprioritas, inovasi pendanaan, penguatan regulasi," demikian keterangan Kemendagri yang dikutip pada Jumat, 12 September 2025.

Halaman Selanjutnya

Kemendagri menambahkan dengan adanya evaluasi juga memberi masukan dalam hal Pendanaan daerah dan PAD. Langkah itu agar daerah perlu melakukan inovasi pendanaan sehingga tak tergantung pada dana transfer pusat. Kemudian, perlu juga mendorong kinerja BUMD agar lebih signifikan meningkatkan PAD